PROGRES.ID – Keputusan pemerintah Indonesia untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah lonjakan harga minyak dunia memicu perdebatan. Di saat banyak negara menaikkan harga BBM akibat krisis energi global, Indonesia justru memilih menahan harga.
Krisis energi global saat ini dipicu memanasnya konflik di Timur Tengah yang berdampak pada distribusi energi dunia, terutama jalur pengiriman melalui Selat Hormuz yang menjadi rute utama pasokan minyak dari kawasan Teluk ke berbagai negara.
Akibat gangguan distribusi tersebut, harga BBM di banyak negara mengalami kenaikan. Media Al Jazeera melaporkan harga BBM naik di 95 negara. Sementara data dari Global Petrol Prices menunjukkan lonjakan harga terjadi di berbagai wilayah, terutama di Asia dan negara berkembang yang bergantung pada impor energi.
Meski demikian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah belum berencana menaikkan harga maupun membatasi penyaluran BBM bersubsidi. Menurutnya, harga minyak mentah dunia saat ini masih berada di sekitar US$74 per barel, atau hanya sekitar US$4 di atas asumsi makro APBN 2026 yang sebesar US$70 per barel. Selisih tersebut dinilai belum cukup untuk mengubah kebijakan subsidi dalam waktu dekat.
Di sisi lain, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi menjelaskan Indonesia masih memiliki cadangan BBM nasional sekitar 21 hari dan produksi minyak domestik sekitar 400 ribu barel per hari. Kondisi ini membuat posisi Indonesia berbeda dengan negara lain seperti Filipina yang sangat bergantung pada impor energi.
Namun, ia mengingatkan bahwa pemerintah berada dalam posisi sulit. Jika harga BBM tetap ditahan, beban subsidi akan semakin besar dan berpotensi menekan APBN. Sebaliknya, jika harga BBM dinaikkan, dampaknya bisa memicu inflasi, menurunkan daya beli masyarakat, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Karena itu, menurutnya salah satu opsi yang bisa dilakukan pemerintah adalah melakukan relokasi anggaran untuk menutup beban subsidi energi. Meski demikian, kebijakan tersebut juga tidak mudah karena pemerintah memiliki program prioritas lain yang membutuhkan anggaran besar, termasuk program yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Situasi ini membuat kebijakan menahan harga BBM menjadi langkah yang penuh perhitungan. Di satu sisi menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi, namun di sisi lain berisiko menambah tekanan pada keuangan negara jika harga minyak dunia terus naik.
