Rentetan Kontroversi Yudian Wahyudi, Sejak Jabat Rektor UIN hingga Kepala BPIP

Yudian Wahyudi dijabat Presiden Joko Widodo usai dilantik sebagai Kepala BPIP (Foto: Setkab.go.id)

PROGRES.ID – Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, kembali menjadi perbincangan hangat setelah isu anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 yang tidak mengenakan jilbab saat pengukuhan di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), mencuat.

Kasus ini menambah daftar panjang kontroversi yang telah mengiringi perjalanan karier Yudian, baik sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga maupun sebagai Kepala BPIP.

Bacaan Lainnya

Sorotan pada Paskibraka Tanpa Jilbab: Permintaan Maaf dan Klarifikasi

Yudian Wahyudi mendapatkan kritik tajam setelah sejumlah anggota Paskibraka putri, termasuk yang berasal dari Aceh, tidak mengenakan jilbab saat pengukuhan.

Hal ini menimbulkan pertanyaan publik, mengingat dalam keseharian, mereka terbiasa mengenakan hijab sesuai dengan syariat Islam.

Sebagai respon, Yudian meminta maaf dan menegaskan bahwa anggota Paskibraka putri diberikan kebebasan untuk mengenakan jilbab saat upacara pengibaran bendera HUT ke-79 RI di IKN Nusantara.

Namun, ini bukan pertama kalinya Yudian berada di bawah sorotan akibat kebijakan atau pernyataannya yang kontroversial. Bahkan, sejak menjabat sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yudian sudah dikenal dengan sejumlah kebijakan yang menuai protes.

1. Larangan Cadar di UIN Sunan Kalijaga: Kebijakan yang Membelah Opini

Salah satu kebijakan kontroversial Yudian saat menjabat sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga adalah pelarangan penggunaan cadar bagi mahasiswi.

Kebijakan ini dituangkan dalam surat keputusan pada Februari 2018, dengan alasan untuk menjaga ideologi mahasiswa dan memudahkan pengawasan selama proses belajar mengajar.

Yudian berpendapat bahwa cadar dapat mempersulit identifikasi mahasiswi, khususnya dalam hal pengawasan ujian.

Namun, kebijakan ini menuai reaksi keras dari berbagai kalangan yang menganggapnya sebagai bentuk diskriminasi terhadap hak beragama. Tekanan publik akhirnya membuat Yudian mencabut kebijakan tersebut hanya dalam waktu kurang dari sebulan.

2. Pernyataan “Agama Musuh Pancasila” dan “Konstitusi di Atas Kitab Suci”: Api di Tengah Bara

Kontroversi Yudian tidak berhenti pada kebijakan cadar. Pada Februari 2020, dalam sebuah wawancara dengan Detik.com, Yudian membuat pernyataan yang menghebohkan, dengan menyebut bahwa “musuh terbesar Pancasila adalah agama.” Pernyataan ini memicu kemarahan publik dan menjadi topik diskusi nasional.

Yudian berusaha mengklarifikasi bahwa maksud dari pernyataannya telah disalahpahami dan tidak dikutip secara utuh.

Kontroversi ini memuncak ketika Yudian diundang ke Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh Komisi II DPR RI. Dalam kesempatan itu, Yudian mendapat kritik keras dari para anggota dewan yang menilai pernyataannya sebagai bentuk provokasi.

Yudian juga harus menjelaskan pernyataan lain yang tak kalah kontroversial, yaitu bahwa “konstitusi di atas kitab suci,” yang ia jelaskan sebagai konstitusi yang menaungi warga negara dalam menjalankan amanat agama mereka.

Akibat dari berbagai kontroversi tersebut, Yudian sempat berjanji untuk “berpuasa bicara” selama setahun, dan menyatakan bahwa jika diperlukan untuk memberikan pernyataan publik di masa depan, ia akan melakukannya melalui humas atau dengan persiapan yang lebih matang.

Pos terkait