PROGRES.ID, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mengingatkan maraknya kasus penipuan keuangan digital berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran nontunai. Jika kondisi tersebut tidak segera ditangani, masyarakat dikhawatirkan kembali memilih uang tunai dibandingkan menggunakan layanan pembayaran digital.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, mengatakan pengalaman buruk akibat penipuan dapat membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap transaksi digital. Bahkan, berbagai keuntungan yang ditawarkan penyelenggara pembayaran, seperti cashback dan hadiah, belum tentu mampu mengembalikan kepercayaan konsumen yang sudah telanjur hilang.
Pernyataan tersebut disampaikan Filianingsih dalam kegiatan Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (GEBER PK) di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, persepsi risiko menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan masyarakat dalam menggunakan layanan pembayaran digital. Ketika konsumen merasa tidak aman, mereka berpotensi meninggalkan transaksi elektronik dan kembali menggunakan uang tunai.
“Begitu kepercayaan hilang, mereka mengatakan tidak mau menggunakan digital lagi dan kembali ke cash. Cashback maupun hadiah-hadiah tidak mampu mengimbangi kepercayaan yang sudah tergerus,” ujar Filianingsih.
Serangan Siber Hanya 0,001 Persen, tetapi Tetap Perlu Diwaspadai
Filianingsih mengungkapkan, berdasarkan catatan BI, serangan siber sepanjang 2026 berada di kisaran 0,001 persen dari total transaksi pembayaran digital.
Meski persentasenya relatif kecil, BI menilai ancaman tersebut tidak boleh dianggap remeh. Pasalnya, satu pengalaman buruk yang dialami konsumen dapat memengaruhi persepsi keamanan dan kepercayaan terhadap keseluruhan ekosistem pembayaran digital.
“Kita yakini ini kerikil kecil, tapi harus dijaga karena dia bisa memengaruhi trust. Itu hanya 0,001 persen dari total digital payment sepanjang 2026, tapi kecil, tetapi memengaruhi. Jadi tetap harus kita tangani dengan baik,” jelasnya.
BI juga mengacu pada hasil penelitian terhadap 1.133 pelaku usaha kecil di Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa persepsi terhadap risiko dapat menurunkan minat masyarakat untuk menggunakan pembayaran digital.
Temuan ini memperlihatkan bahwa kemudahan transaksi saja tidak cukup untuk mendorong masyarakat beralih ke sistem pembayaran elektronik. Faktor keamanan dan jaminan perlindungan konsumen tetap menjadi pertimbangan penting.
Laporan Penipuan Digital Terus Bertambah
Kekhawatiran BI tersebut muncul di tengah meningkatnya laporan penipuan transaksi keuangan di Indonesia.
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) mencatat lebih dari 700 ribu laporan penipuan telah diterima hingga 30 September 2026.
Dalam periode yang sama, terdapat sekitar 1,37 juta rekening yang dilaporkan dan diverifikasi. Sebanyak 702.833 rekening di antaranya telah diblokir. Sementara dana korban yang berhasil diamankan mencapai Rp811,1 miliar.
Angka tersebut menunjukkan penipuan digital telah berkembang menjadi persoalan serius yang melibatkan berbagai sektor dalam ekosistem keuangan, mulai dari perbankan, penyedia jasa pembayaran, hingga platform digital.
BI Perkuat Perlindungan Konsumen
Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, Bank Indonesia menekankan pentingnya penguatan perlindungan konsumen seiring dengan semakin luasnya penggunaan layanan keuangan digital.
BI juga mendorong kolaborasi antara regulator, penyelenggara jasa pembayaran, perbankan, dan berbagai pihak terkait untuk memperkuat sistem keamanan transaksi serta meningkatkan kemampuan mendeteksi potensi penipuan.
Di sisi lain, masyarakat diminta lebih berhati-hati ketika melakukan transaksi elektronik. Pengguna perlu memastikan keaslian informasi, tidak sembarangan mengklik tautan, serta tidak memberikan PIN, kata sandi, maupun kode OTP kepada pihak lain.
BI mengingatkan bahwa perkembangan pembayaran digital harus berjalan seiring dengan peningkatan keamanan. Tanpa perlindungan yang memadai, maraknya penipuan bukan hanya berpotensi merugikan konsumen secara finansial, tetapi juga dapat menghambat kepercayaan publik terhadap transformasi ekonomi digital di Indonesia.

Komentar