Pelunasan Haji 2027 Resmi Dibuka 10 November, Simak Jadwal, Syarat, dan Rincian Biayanya

PROGRES.ID, JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) resmi membuka pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) reguler untuk musim haji 1448 Hijriah/2027 Masehi mulai Selasa, 10 November 2026.

Calon jemaah yang masuk dalam alokasi kuota keberangkatan tahun 2027 diminta segera mempersiapkan pembayaran. Selain memastikan dana tersedia, jemaah juga harus memenuhi persyaratan administrasi, kepesertaan BPJS Kesehatan, serta ketentuan istitaah atau kemampuan kesehatan untuk menjalankan ibadah haji.

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenhaj, Nurchalis, mengatakan pelunasan tahap pertama berlangsung selama satu bulan, yakni mulai 10 November hingga 10 Desember 2026.

Pemerintah mengingatkan jemaah agar memperhatikan jadwal transaksi perbankan dan segera menyelesaikan pemeriksaan kesehatan sebelum melakukan pelunasan.

Jadwal Pelunasan Haji Reguler 2027

Pelunasan Bipih reguler 2027 dibagi menjadi dua tahap. Pembagian ini dilakukan untuk mengoptimalkan pengisian kuota keberangkatan di setiap daerah.

Berikut jadwal pelunasan haji reguler 1448 H/2027 M:

• Tahap pertama: 10 November–10 Desember 2026.
• Tahap kedua: 16–31 Desember 2026, apabila masih terdapat sisa kuota setelah tahap pertama.

Pada tahap pertama, pelunasan diperuntukkan bagi tiga kelompok jemaah, yaitu:

1. Jemaah haji reguler yang sudah melunasi biaya pada tahun sebelumnya, tetapi belum berangkat.
2. Jemaah yang masuk dalam alokasi kuota keberangkatan tahun 2027.
3. Jemaah prioritas lanjut usia (lansia).

Sementara itu, tahap kedua disediakan bagi jemaah yang mengalami kegagalan pelunasan akibat gangguan sistem, pendamping jemaah lansia, jemaah disabilitas beserta pendampingnya, jemaah yang terpisah mahram atau keluarga, jemaah cadangan sebesar 50 persen, serta pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

Proses pelunasan dilaksanakan pada hari kerja mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB.

Berapa Biaya Pelunasan Haji 2027?

Pemerintah menetapkan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 sebesar Rp98.466.351 per jemaah.

Dari jumlah tersebut, komponen Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang menjadi tanggungan jemaah ditetapkan rata-rata Rp54.648.825 atau sekitar 55,50 persen dari total biaya penyelenggaraan.

Sementara itu, sekitar 44,50 persen atau rata-rata Rp43.817.526,35 ditutup menggunakan Nilai Manfaat hasil pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Pemerintah juga memberikan dukungan sebesar Rp3,2 juta untuk setiap jemaah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, rata-rata sisa pelunasan yang perlu dibayar jemaah setelah memperhitungkan setoran awal Rp25 juta, saldo rekening virtual rata-rata Rp3,4 juta, dan dukungan pemerintah adalah sekitar Rp23.048.825.

Angka tersebut merupakan rata-rata. Nominal sebenarnya dapat berbeda mengikuti embarkasi dan saldo rekening virtual masing-masing jemaah.

Daftar Bipih Haji 2027 Berdasarkan Embarkasi

Besaran Bipih yang menjadi tanggungan jemaah berbeda-beda sesuai lokasi embarkasi keberangkatan. Berikut rinciannya:

Dari daftar tersebut, Embarkasi Aceh memiliki Bipih terendah, yakni Rp43.695.779. Sementara itu, Embarkasi Surabaya dan Dhoho menjadi yang tertinggi dengan Rp58.146.279.

Perlu diperhatikan bahwa angka dalam tabel merupakan besaran Bipih, bukan otomatis jumlah transfer pelunasan akhir. Untuk mengetahui kekurangan pembayaran yang sebenarnya, jemaah perlu memperhitungkan setoran awal dan saldo rekening virtual masing-masing.

Syarat Pelunasan Haji 2027

Tidak semua calon jemaah dapat langsung melakukan pelunasan. Kemenhaj menetapkan sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi sebelum pembayaran dilakukan.

Berikut persyaratan jemaah haji reguler yang berhak melunasi:

1. Memiliki status aktif dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT).
2. Berusia minimal 16 tahun pada 10 April 2027.
3. Terdaftar aktif sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
4. Memenuhi persyaratan istitaah kesehatan.
5. Belum pernah menunaikan ibadah haji atau sudah pernah berhaji paling singkat 18 tahun sebelumnya.

Khusus jemaah prioritas lansia, terdapat ketentuan tambahan. Calon jemaah harus berusia minimal 65 tahun pada 10 April 2027 dan telah mendaftar sebelum 10 April 2022.

Persyaratan kesehatan menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan. Karena itu, jemaah dianjurkan segera menjalani pemeriksaan kesehatan agar tidak terkendala ketika memasuki masa pelunasan.

Cara Membayar Pelunasan Haji 2027

Pembayaran pelunasan dilakukan melalui Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih tempat jemaah menyetorkan biaya awal atau bank penggantinya.

Nominal pembayaran dihitung dari besaran Bipih sesuai embarkasi setelah dikurangi setoran awal dan saldo rekening virtual yang dimiliki jemaah.

Pembayaran dapat dilakukan melalui beberapa saluran transaksi, antara lain:

• ATM.
• Mobile banking.
• Layanan kas keliling bagi jemaah di wilayah yang tidak memiliki akses perbankan atau banking blankspot.

Setelah pembayaran berhasil, jemaah wajib melapor dan menyerahkan bukti pelunasan ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah kabupaten/kota sesuai domisili.

Langkah tersebut diperlukan untuk mendukung proses pemberkasan dokumen perjalanan dan persiapan keberangkatan kelompok terbang (kloter).

Kuota Haji Reguler Indonesia 2027

Pada musim haji 1448 H/2027 M, pemerintah menetapkan kuota haji reguler Indonesia sebanyak 203.320 jemaah.

Kuota tersebut terdiri atas:

• 191.419 kuota jemaah tahun berjalan.
• 10.166 kuota prioritas lansia.
• 871 kuota pembimbing KBIHU.
• 864 kuota Petugas Haji Daerah.

Pemerintah berharap seluruh tahapan pelunasan berjalan tertib sehingga kuota keberangkatan dapat terserap secara optimal.

Jemaah juga diimbau untuk hanya mengikuti informasi dari kanal resmi Kementerian Haji dan Umrah serta bank penerima setoran. Hal ini penting untuk menghindari kesalahan pembayaran maupun informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan dimulainya pelunasan pada 10 November 2026, calon jemaah yang masuk daftar berhak lunas diharapkan segera memeriksa status keberangkatan, persyaratan kesehatan, dan besaran kekurangan pembayaran masing-masing.