PROGRES.ID, JAKARTA – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Ketua DPR RI Puan Maharani mengonfirmasi bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari sejumlah anggota parlemen terkait desakan pemberhentian putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.

Pernyataan Puan disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), setelah DPR membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.

Puan mengatakan DPR akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan membahas mekanisme, pihak yang terlibat, serta tata cara pengajuan hak konstitusional tersebut.

“Ya, kami memang sudah menerima laporan tersebut,” kata Puan sebagaimana dikutip dari sejumlah media.

Meski demikian, Puan menegaskan bahwa setiap tahapan harus mengikuti aturan perundang-undangan dan konstitusi. Pernyataannya belum berarti DPR telah menyetujui pemakzulan atau memulai proses pemberhentian Gibran.

Perkembangan ini menjadi perhatian publik karena desakan pemakzulan semakin ramai setelah Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

DPR terima usulan pemakzulan Gibran

Sebelum pernyataan Puan, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut pihaknya telah menerima aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat dan anggota parlemen lintas fraksi.

Pada Senin (9/11/2026), Dasco mengatakan pimpinan DPR belum menggelar rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah untuk membahas secara resmi persoalan tersebut.

DPR ketika itu juga masih menunggu pembukaan masa persidangan dan salinan lengkap putusan MA sebelum menentukan langkah kelembagaan.

Setelah masa sidang dibuka pada Selasa, Puan mengonfirmasi bahwa laporan pengajuan HMP telah diterima dan akan ditindaklanjuti.

Dengan demikian, perkembangan terbaru bukanlah keputusan pemakzulan, melainkan masuknya aspirasi tersebut ke dalam agenda tindak lanjut parlemen.

Putusan MA soal surat penyetaraan pendidikan menjadi pemicu

Polemik pemakzulan Gibran berkaitan erat dengan Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang dibacakan pada 30 Oktober 2026.

Dalam putusan tersebut, MA mengabulkan gugatan yang diajukan Muhammad Subhan Palal terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan setara SMA milik Gibran.

MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan gugatan penggugat. Salah satu pokok perkara yang dipersoalkan adalah keabsahan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019.

Dokumen tersebut sebelumnya digunakan dalam proses pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Putusan MA kemudian menjadi landasan bagi sejumlah kelompok masyarakat dan politikus untuk mempertanyakan pemenuhan persyaratan pencalonan Gibran.

Namun, putusan tersebut tidak secara otomatis memberhentikan Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Pemberhentian presiden maupun wakil presiden memiliki prosedur tersendiri sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Sebelumnya MK juga menyinggung persoalan pendidikan Gibran

Sebelum putusan MA, Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah menangani perkara yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran.

Dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana disyaratkan undang-undang.

Meski demikian, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum.

MK juga menegaskan bahwa temuan dalam perkara tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden.

Dua putusan dari lembaga peradilan tersebut kemudian menjadi bagian penting dalam perdebatan politik dan hukum mengenai kelanjutan jabatan Gibran.

PDIP, PKS, Golkar hingga NasDem ikut bersuara

Desakan pemakzulan Gibran tidak hanya datang dari kelompok masyarakat. Sejumlah tokoh dan partai politik juga mulai menyampaikan pandangan mengenai kemungkinan penggunaan hak konstitusional DPR.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengatakan partainya menerima berbagai usulan agar DPR menggunakan Hak Menyatakan Pendapat. PDIP juga terus menjalin komunikasi dengan fraksi-fraksi lain untuk membahas perkembangan persoalan tersebut.

Sementara itu, Presiden PKS Almuzzammil Yusuf menyatakan Gibran sebaiknya mempertimbangkan pengunduran diri setelah muncul putusan MK dan MA. Apabila tidak, menurut PKS, penggunaan HMP oleh DPR menjadi pilihan yang relevan untuk dipertimbangkan sesuai konstitusi.

Dari Partai Golkar, Wakil Ketua Umum Ahmad Doli Kurnia berpandangan bahwa Hak Menyatakan Pendapat lebih tepat digunakan dibandingkan hak interpelasi atau hak angket apabila DPR ingin menindaklanjuti persoalan tersebut melalui jalur konstitusional.

Adapun Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan pemakzulan dapat ditempuh apabila seluruh persyaratan konstitusional terpenuhi dan tidak ada alternatif lain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Meski muncul berbagai pernyataan politik, sikap resmi DPR sebagai lembaga masih harus menunggu pembahasan dan keputusan sesuai mekanisme internal.

Bagaimana mekanisme pemakzulan wakil presiden?

Pemberhentian presiden dan wakil presiden di Indonesia tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan desakan publik atau keputusan satu partai politik.

Mekanismenya diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Pasal 7A mengatur bahwa presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Pemberhentian juga dapat dilakukan apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.

Sementara itu, Pasal 7B mengatur tahapan yang harus dilalui.

Pertama, DPR harus menyatakan pendapat mengenai dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan oleh presiden maupun wakil presiden.

Kedua, pendapat DPR tersebut harus diajukan kepada MK untuk diperiksa dan diputus. Pengajuan permintaan kepada MK memerlukan dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna, dengan kehadiran minimal dua pertiga dari seluruh anggota DPR.

Ketiga, apabila MK menyatakan pendapat DPR terbukti, parlemen dapat meneruskan usulan pemberhentian kepada MPR.

Keempat, MPR menggelar sidang untuk memutuskan usulan tersebut. Keputusan pemberhentian membutuhkan kehadiran minimal tiga perempat anggota MPR dan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir, setelah wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan.

Artinya, proses pemakzulan membutuhkan tahapan panjang yang melibatkan DPR, MK, dan MPR.

Aksi masyarakat ikut memperkuat tekanan politik

Di luar parlemen, desakan agar Gibran meninggalkan jabatan wakil presiden juga disuarakan melalui demonstrasi.

Salah satunya dilakukan Aliansi Rakyat Menggugat yang menggelar aksi di depan Istana Wakil Presiden, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Senin (9/11/2026).

Para demonstran membawa spanduk dan menyampaikan tuntutan agar Gibran mundur dari jabatannya. Mereka juga meminta DPR menindaklanjuti persoalan tersebut melalui mekanisme konstitusional.

Aksi serupa sebelumnya dilakukan sejumlah aktivis dan tokoh Forum Kebangsaan DIY di Yogyakarta.

Tekanan dari kelompok masyarakat tersebut menambah dinamika politik di tengah komunikasi antarfraksi DPR.

Belum ada keputusan Gibran dimakzulkan

Perkembangan pada 10 November 2026 menunjukkan bahwa persoalan Gibran telah memasuki pembahasan politik yang lebih formal di parlemen. Namun, proses tersebut masih berada pada tahap tindak lanjut atas laporan dan aspirasi pengajuan Hak Menyatakan Pendapat.

Belum ada keputusan DPR yang menyatakan Gibran harus diberhentikan dari jabatannya. Belum pula ada putusan MK dalam proses pemakzulan yang menyatakan Gibran terbukti tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden.

Karena itu, perkembangan selanjutnya akan sangat bergantung pada pembahasan di DPR, sikap fraksi-fraksi, serta terpenuhi atau tidaknya persyaratan konstitusional.

Isu ini diperkirakan masih akan menjadi salah satu persoalan politik nasional yang menyita perhatian dalam beberapa waktu mendatang.