PROGRES.ID – Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian menandatangani memorandum of understanding (MoU) secara digital pada Rabu (18/6/2026) yang berisi kesepakatan awal untuk mengakhiri konflik serta membuka jalan bagi perundingan yang lebih luas di masa mendatang.
Laporan NBC yang mengutip sejumlah pejabat AS menyebutkan bahwa penandatanganan dilakukan saat Trump menghadiri jamuan makan malam bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Versailles, Prancis. Seusai acara tersebut, Trump mengonfirmasi bahwa dokumen kesepakatan telah resmi ditandatangani.
“Sudah ditandatangani. Ditandatangani di Versailles. Baru saja selesai,” kata Trump kepada wartawan.
Pemerintah Amerika Serikat pada hari yang sama juga merilis draf lengkap memorandum tersebut. Dokumen itu memuat sejumlah komitmen yang harus dijalankan kedua pihak, mulai dari penghentian pertempuran, kerja sama ekonomi, hingga pembahasan mengenai isu nuklir.
Kesepakatan ini merupakan kelanjutan dari penandatanganan digital yang lebih dulu dilakukan pada Minggu lalu oleh Wakil Presiden AS JD Vance dan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, dengan Trump bertindak sebagai saksi. Sementara itu, seremoni penandatanganan yang dijadwalkan berlangsung di Jenewa pada Jumat mendatang disebut hanya bersifat simbolis.
Dalam isi memorandum tersebut, Amerika Serikat, Iran, serta para sekutu masing-masing sepakat menghentikan seluruh operasi militer secara segera. Kesepakatan itu juga mencakup penghentian konflik yang berlangsung di Lebanon.
Selain itu, kedua pihak menyetujui periode negosiasi selama 60 hari guna merumuskan perjanjian final. Sejumlah isu strategis akan dibahas dalam proses tersebut, termasuk pencabutan sanksi, akses pelayaran melalui Selat Hormuz, pencairan aset Iran yang dibekukan, serta ekspor minyak Iran.
Dokumen tersebut juga menegaskan kembali komitmen Iran untuk tidak mengembangkan maupun memperoleh senjata nuklir. Persediaan uranium yang telah diperkaya milik Iran juga akan menjadi bagian dari perundingan, dengan pengawasan langsung dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA).
Di sektor ekonomi, memorandum itu memuat rencana program rekonstruksi dan pembangunan Iran dengan nilai sedikitnya 300 miliar dolar AS. Program tersebut akan dijalankan melalui koordinasi bersama sejumlah mitra regional.
Lebih lanjut, kesepakatan ini mengatur tahapan pencabutan sanksi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta IAEA. Mekanisme khusus juga akan dibentuk untuk mengawasi implementasi dan kepatuhan terhadap seluruh poin yang disepakati.
Sebagai penutup, memorandum tersebut menyatakan bahwa perjanjian final yang nantinya dihasilkan dari proses negosiasi akan diperkuat melalui resolusi mengikat Dewan Keamanan PBB.
