PROGRES.ID – Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan memanfaatkan dana milik Palestina yang selama ini dibekukan oleh Israel sebagai alat untuk mendorong agenda normalisasi hubungan diplomatik antara negara-negara Arab dan Israel.
Menurut laporan Times of Israel yang diterbitkan pada Rabu (18/6/2026), pemerintahan Presiden Donald Trump mengajukan sebuah Memorandum of Understanding (MoU) kepada Otoritas Palestina (PA). Dalam proposal tersebut, PA diminta menghentikan seluruh langkah hukum internasional terhadap Israel sebagai syarat untuk memperoleh kembali sebagian dana yang saat ini masih ditahan.
Dokumen tersebut secara tegas mengharuskan Otoritas Palestina tidak lagi membawa konflik dengan Israel ke forum-forum internasional. Sebagai imbalannya, Palestina akan diberikan akses terbatas terhadap dana pajak yang selama lebih dari satu tahun diblokir oleh pemerintah Israel.
Nilai dana yang dibekukan tersebut diperkirakan mencapai lebih dari 5 miliar dolar AS. Dana itu berasal dari penerimaan pajak Palestina yang dikumpulkan Israel, namun hingga kini belum disalurkan kepada pihak Palestina.
Selain tuntutan terkait penghentian upaya hukum internasional, proposal Amerika Serikat juga memuat sejumlah syarat tambahan. Salah satunya adalah penghentian program bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga warga Palestina yang tewas atau dipenjara oleh otoritas Israel.
Media The Cradle melaporkan bahwa Otoritas Palestina disebut telah menyetujui sebagian tuntutan Washington demi membuka akses terhadap dana yang sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas keuangan pemerintahannya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich dituding berperan besar dalam penahanan dana tersebut. Politikus garis keras itu disebut sengaja menghambat transfer dana kepada Otoritas Palestina dengan tujuan melemahkan bahkan memicu keruntuhan pemerintahan Palestina.
Sejumlah pengamat menilai tekanan yang diberikan Amerika Serikat kepada Otoritas Palestina sejalan dengan upaya Washington memperluas proyek normalisasi hubungan Arab-Israel yang dikenal sebagai “Abraham Accords”. Inisiatif tersebut bertujuan mendorong lebih banyak negara Arab dan Muslim untuk menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Israel.
Perkembangan ini muncul ketika berbagai organisasi internasional dan kelompok kemanusiaan mendesak Amerika Serikat serta negara-negara berpengaruh lainnya agar lebih memprioritaskan pemulihan Gaza pascaperang. Mereka juga menyerukan langkah konkret untuk menghentikan perluasan permukiman Israel di wilayah Tepi Barat yang diduduki.
