PROGRES.ID, KAIRO – Liga Arab dan Parlemen Arab mengecam serangan serta serangkaian operasi militer Israel di wilayah Suriah yang dinilai sebagai pelanggaran nyata terhadap kedaulatan negara tersebut dan hukum internasional.
Dalam pernyataan yang dirilis Senin (29/6/2026), Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit mengutuk serangan artileri Israel yang baru-baru ini menghantam Provinsi Quneitra dan Dara’a di Suriah selatan.
Menurutnya, serangan tersebut membahayakan keselamatan warga sipil serta merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Suriah dan ketentuan hukum internasional.
Aboul Gheit memperingatkan bahwa aksi militer Israel yang terus berlanjut berpotensi memperluas konflik di kawasan, membuka front peperangan baru, serta menghambat berbagai upaya untuk memulihkan keamanan dan stabilitas regional.
Ia menegaskan penggunaan kekuatan militer oleh Israel tidak dapat diterima oleh masyarakat internasional.
Liga Arab juga mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) segera mengambil langkah konkret guna menghentikan tindakan Israel dan memastikan kepatuhan terhadap Perjanjian Pelepasan Pasukan (Disengagement Agreement) tahun 1974 antara Suriah dan Israel.
Kecaman serupa disampaikan Presiden Parlemen Arab Mohamed Ahmed Al-Yamahi. Ia mengutuk serangan Israel ke wilayah Suriah, termasuk penembakan artileri di Provinsi Quneitra dan Dara’a.
Al-Yamahi menegaskan dukungan penuh Parlemen Arab terhadap Suriah dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayahnya.
Ia juga menyerukan kepada komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB agar segera bertindak menghentikan agresi Israel yang dinilai terus meningkatkan ketegangan di Timur Tengah.
Menurut Al-Yamahi, keamanan, persatuan, dan integritas wilayah Suriah merupakan bagian penting dari stabilitas serta keamanan dunia Arab secara keseluruhan.
Sejak pemerintahan Presiden Bashar al-Assad tumbang pada awal Desember 2024, militer Israel terus melancarkan serangan udara terhadap berbagai fasilitas militer, gudang senjata, dan instalasi yang sebelumnya digunakan oleh angkatan bersenjata Suriah.
Langkah Israel menuai kritik internasional setelah menghentikan pemberlakuan perjanjian gencatan senjata tahun 1974 dan memperluas penguasaan wilayah di tengah situasi yang tidak stabil di Suriah.
Meski pemerintahan Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) menyatakan kesediaannya menjalin kerja sama dengan Tel Aviv, Israel hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda akan menarik pasukannya dari wilayah Suriah.
Kedua pihak diketahui sempat menggelar pembicaraan secara berkala untuk membahas kemungkinan tercapainya kesepakatan keamanan. Namun hingga kini belum ada hasil maupun kesepakatan resmi yang diumumkan.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya memerintahkan pasukannya memperluas operasi militer hingga melampaui Dataran Tinggi Golan yang diduduki sejak 1967 dan menguasai sejumlah lokasi strategis.
Sebagian besar serangan Israel sejauh ini terkonsentrasi di wilayah Suriah selatan, terutama Provinsi Quneitra, Dara’a, dan sekitar Damaskus, yang disebut menyumbang hampir 80 persen dari seluruh serangan Israel yang tercatat di negara tersebut.
