BENGKULU, PROGRES.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu mengadakan rapat bersama Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 28 November 2023. Rapat ini untuk membahas tindak lanjut Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2024. Rapat tersebut merupakan langkah awal untuk menggarisbawahi skema penganggaran dana hibah Pilkada 2024.
Dalam rapat tersebut, Bawaslu Provinsi Bengkulu bersama Pemerintah Provinsi Bengkulu menyepakati skema penganggaran dana hibah Pilkada 2024. Skema ini memperhitungkan alokasi 40% dan 60% dari total dana, yang berarti 40% akan dicairkan pada tahun 2023 dan 60% akan dicairkan pada tahun 2024.
Asisten I Pemerintah Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar, menjelaskan bahwa skema penganggaran hibah Pilkada 2024 ini sudah merujuk pada Surat Edaran Mendagri terkait pendanaan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah.
“Rencananya, pada Kamis, tanggal 30 November, setelah Pak Gubernur pulang dari Jakarta, kita akan langsung melakukan penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Setelah ditandatangani, kita akan mengikuti skema pencairan sebesar 40% dan 60%, sesuai dengan Surat Edaran Mendagri,” ujar Khairil.
Fahamsyah, Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, menambahkan bahwa total anggaran hibah untuk Bawaslu Provinsi Bengkulu adalah sebesar 50,6 miliar rupiah.
“Dengan total anggaran hibah sebesar 50,6 miliar rupiah, kita siap melaksanakan Pilkada 2024 dengan optimal,” tambah Fahamsyah.
Penandatanganan NPHD ini menjadi langkah konkrit dalam persiapan Pilkada 2024, memastikan bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu memiliki dukungan finansial yang memadai untuk melaksanakan tugas pemantauan dan pengawasan dengan efektif.
