Soal PAD, Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu Kunker ke Jambi

Komisi II DPRD provinsi Bengkulu
Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu menggelar kunker ke Pemprov Jambi

BENGKULU, PROGRES.ID – Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Pemprov Jambi. Dari hasil kunjungan kerja tersebut, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan Pemprov Bengkulu untuk meningkatkan PAD melalui pengaturan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

“Terus mendorong peningkatan PAD merupakan langkah yang baik untuk meningkatkan penerimaan, serta mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk untuk meningkatkan penerimaan PAD, terutama melalui PKB yang sebenarnya bisa diterapkan daerah,” papar Anggota Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, SH.

Bacaan Lainnya

Pertama, kata Usin, fokus pada kendaraan tertentu. Misal seperti dump truck angkutan batu bara, dimana Provinsi Bengkulu memiliki potensi besar pada sektor batu bara ini. “Sehingga ini sebuah peluang dengan mewajibkan pendaftaran kendaraan di perusahaan pengangkut yang sah, dan mengenakan sanksi untuk kendaraan yang tidak membayar pajak,” kata Usin.

Kemudian, tambahnya, melarang kendaraan yang belum membayar pajak untuk mengisi solar subsidi. Disamping itu penting bagi Pemprov Bengkulu benar-benar menerapkan peraturan yang ada. “Optimalisasi penagihan pajak kendaraan dinas dan ASN. Apalagi pajak kendaraan dinas itu, pasti dianggarkan pada APBD untuk tiap Organisasi Perangkatn Daerah (OPD),” tambahnya.

Terkait peningkatan PAD, Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu melakukan kunker ke Pemprov Jambi

Sementara Anggota Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu lainnya, H. Sujono, SP, M.Si mengemukakan, dari hasil kunjungan kerja itu, ada beberapa rekomendasi yang bakal diberikan pihaknya pada BPKD Provinsi Bengkulu, untuk bekerja sama dengan Samsat di kabupaten/kota membentuk tim sendiri dalam melakukan pendataan objek pajak alat berat yang beroperasi di Provinsi Bengkulu.

“Langkah-langkah ini menunjukkan upaya konkret dalam mengoptimalkan penerimaan daerah melalui peningkatan pendapatan, pengawasan pajak, dan penerapan sanksi bagi pelanggar. Tinggal lagi kita minta Pemprov Bengkulu dapat fokus dalam upaya meningkatkan sektor PAD,” tutup Sujono. (prw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.