PROGRES.ID – Peta politik Israel memasuki babak baru setelah pemilihan umum pada 27 Oktober 2026 tidak menghasilkan kekuatan mayoritas yang mampu membentuk pemerintahan secara langsung. Benjamin Netanyahu masih menjabat sebagai perdana menteri sementara, sementara kubu oposisi yang dipimpin Gadi Eisenkot berusaha membangun koalisi untuk mengakhiri kekuasaan politiknya.

Perkembangan terbaru terjadi pada Selasa (10/11/2026), ketika parlemen Israel atau Knesset periode ke-26 resmi menggelar pelantikan anggota baru. Pada saat bersamaan, Eisenkot mulai mengonsolidasikan kekuatan politik dan menyepakati sejumlah pembagian posisi strategis bersama para pemimpin partai oposisi.

Situasi tersebut menjadi tantangan serius bagi Netanyahu. Partai-partai pendukungnya memang berhasil mempertahankan posisi sebagai salah satu kekuatan terbesar di parlemen, tetapi blok politiknya belum memiliki cukup kursi untuk membentuk pemerintahan mayoritas.

Gadi Eisenkot Mendapat Mandat Membentuk Pemerintahan

Presiden Israel Isaac Herzog memberikan mandat kepada Gadi Eisenkot untuk membentuk pemerintahan baru pada 8 November 2026.

Keputusan tersebut diambil setelah konsultasi dengan berbagai faksi politik yang berhasil memperoleh kursi dalam pemilu. Dari hasil konsultasi, kelompok yang mewakili 67 anggota parlemen merekomendasikan Eisenkot sebagai kandidat perdana menteri. Sementara itu, 46 anggota parlemen merekomendasikan Netanyahu.

Meski memperoleh dukungan rekomendasi lebih besar, Eisenkot belum otomatis memiliki mayoritas yang solid.

Dalam parlemen Israel yang memiliki 120 kursi, seorang kandidat membutuhkan dukungan minimal 61 anggota untuk membentuk pemerintahan.

Eisenkot kini memiliki waktu 28 hari untuk menyelesaikan negosiasi pembentukan koalisi. Masa tersebut dapat diperpanjang hingga 14 hari apabila diperlukan.

Jika gagal, proses pembentukan pemerintahan dapat berlanjut dengan kemungkinan kandidat lain memperoleh kesempatan. Netanyahu juga berpeluang kembali mendapatkan mandat untuk mempertahankan kekuasaannya.

Oposisi Sepakati Sejumlah Posisi Penting di Knesset

Salah satu perkembangan penting pada 10 November adalah kesepakatan awal antara Eisenkot dan sejumlah pemimpin oposisi mengenai pembagian jabatan strategis di parlemen.

Kesepakatan tersebut melibatkan Naftali Bennett, Yair Golan, Avigdor Lieberman, dan Yair Lapid.

Dalam kesepakatan itu, Matan Kahana diusulkan menjadi Ketua Knesset. Sementara itu, Avigdor Lieberman diproyeksikan memimpin Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan.

Adapun Liran Avisar Ben-Horin disiapkan untuk memimpin Komite Keuangan, sedangkan Roy Folkman diusulkan menjadi ketua komite pengatur parlemen.

Langkah tersebut memperlihatkan upaya oposisi untuk mengonsolidasikan kekuatan sebelum pemerintahan baru terbentuk.

Pergantian Ketua Knesset juga menjadi salah satu agenda penting karena posisi tersebut memiliki pengaruh besar dalam pengaturan agenda dan jalannya proses legislatif.

Namun, kesepakatan pembagian jabatan parlemen tidak serta-merta menjamin terbentuknya koalisi pemerintahan. Oposisi masih harus menyelesaikan perbedaan pandangan mengenai komposisi kabinet dan dukungan dari kelompok politik lain.

Partai Arab Israel Jadi Penentu Pembentukan Koalisi

Salah satu persoalan paling rumit dalam politik Israel saat ini adalah posisi partai-partai Arab.

Hasil pemilu menunjukkan partai-partai yang mewakili masyarakat Arab memperoleh total 19 kursi di Knesset. Jumlah tersebut menjadi kekuatan penting karena dapat menentukan apakah kubu oposisi mampu mencapai ambang mayoritas.

Namun, kerja sama dengan partai Arab masih menjadi persoalan sensitif bagi sejumlah pemimpin oposisi.

Avigdor Lieberman secara terbuka menolak pembentukan pemerintahan yang bergantung pada dukungan partai-partai Arab. Ia berpendapat bahwa pemerintahan minoritas atau koalisi yang tidak stabil justru berpotensi membuka jalan bagi Netanyahu untuk kembali berkuasa.

Lieberman menawarkan alternatif dengan menggandeng dua partai ultra-Ortodoks, yakni United Torah Judaism (UTJ) yang memiliki tujuh kursi dan Shas dengan enam kursi.

Jika seluruh 13 kursi tersebut bergabung dengan blok Eisenkot yang memiliki 48 kursi, jumlah dukungannya dapat mencapai 61 anggota parlemen.

Akan tetapi, pendekatan tersebut juga tidak mudah. Kedua partai ultra-Ortodoks memiliki kepentingan politik dan keagamaan tersendiri, terutama terkait kebijakan wajib militer bagi komunitas mereka.

Persoalan inilah yang berpotensi menjadi hambatan dalam negosiasi pembentukan pemerintahan baru.

Netanyahu Masih Memegang Kekuasaan sebagai Perdana Menteri Sementara

Meskipun oposisi mulai bergerak, Benjamin Netanyahu belum kehilangan seluruh kewenangannya.

Berdasarkan aturan pemerintahan Israel, kabinet yang sedang menjabat tetap menjalankan tugas sampai pemerintahan baru resmi terbentuk dan memperoleh kepercayaan Knesset.

Artinya, Netanyahu masih memiliki kewenangan eksekutif untuk menjalankan pemerintahan, termasuk menangani urusan keamanan, militer, dan hubungan luar negeri.

Namun, status sebagai perdana menteri sementara membuat setiap keputusan besar berpotensi mendapat pengawasan dan kritik lebih ketat.

Situasi ini menjadi perhatian karena Israel masih menghadapi ketegangan keamanan di kawasan Timur Tengah, termasuk konflik dengan Iran dan persoalan keamanan di Lebanon.

Kewenangan Netanyahu selama masa transisi tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa jauh pemerintah sementara dapat mengambil keputusan strategis yang berdampak panjang bagi negara.

Hasil Pemilu Israel Diwarnai Tuduhan Intervensi

Selain persoalan pembentukan koalisi, hasil pemilu Israel juga sempat diwarnai tuduhan adanya campur tangan pihak asing dan dugaan penyimpangan pemungutan suara.

Partai Likud yang dipimpin Netanyahu sebelumnya mendesak penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran dalam pemilu. Sejumlah tokoh politik dari kubu pemerintah bahkan mempertanyakan legitimasi hasil pemungutan suara.

Namun, Komite Pemilihan Umum Pusat Israel telah mengesahkan hasil pemilu setelah melakukan pemeriksaan. Lembaga tersebut menyatakan tidak menemukan indikasi penyimpangan yang dapat mengubah hasil akhir pemilihan.

Hasil resmi menunjukkan blok partai pendukung Netanyahu memperoleh 53 kursi. Sementara itu, blok oposisi utama menguasai 48 kursi dan partai-partai Arab memperoleh 19 kursi.

Dengan komposisi tersebut, tidak ada satu blok politik pun yang langsung memiliki mayoritas 61 kursi.

Masa Depan Politik Netanyahu Belum Pasti

Perkembangan politik Israel dalam beberapa pekan ke depan akan sangat ditentukan oleh kemampuan Eisenkot membangun kesepakatan dengan partai-partai lain.

Jika berhasil memperoleh dukungan mayoritas, Eisenkot berpeluang mengakhiri masa pemerintahan Netanyahu dan memimpin kabinet baru.

Namun, apabila negosiasi mengalami kebuntuan, Netanyahu masih memiliki kesempatan untuk mempertahankan kekuasaan melalui pembentukan koalisi alternatif.

Persaingan ini bukan sekadar perebutan jabatan perdana menteri. Perdebatan mengenai wajib militer, hubungan dengan masyarakat Arab, kebijakan keamanan, serta masa depan hubungan Israel dengan Palestina juga menjadi isu penting dalam negosiasi politik.

Untuk sementara, Netanyahu tetap memimpin pemerintahan transisi. Sementara itu, Eisenkot dan para pemimpin oposisi berpacu mengumpulkan dukungan agar dapat membentuk pemerintahan baru sebelum batas waktu mandat berakhir.