PROGRES.ID, JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, Gibran meminta agar lembaga tinggi negara itu segera memproses pengajuan pengunduran dirinya.

Penyerahan surat berlangsung dalam pertemuan tertutup antara Gibran dan pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 20 menit.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan bahwa Gibran datang secara langsung untuk menyerahkan dokumen pengunduran diri sekaligus meminta agar prosesnya segera ditindaklanjuti.

“Terhadap surat pengunduran diri tersebut, Mas Gibran meminta agar Majelis Permusyawaratan Rakyat segera memproses surat tersebut,” kata Muzani kepada wartawan setelah pertemuan.

Menurut Muzani, Gibran tidak banyak menyampaikan hal lain dalam pertemuan tersebut. Ia juga tidak menjelaskan secara terperinci alasan pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR.

Gibran pun tidak memberikan pernyataan kepada awak media, baik ketika tiba maupun saat meninggalkan Kompleks Parlemen.

MPR Segera Gelar Rapat Pimpinan dan Rapat Gabungan

Setelah menerima surat pengunduran diri Gibran, MPR akan segera menggelar rapat pimpinan untuk membahas langkah kelembagaan yang harus ditempuh.

Ahmad Muzani menjelaskan, rapat tersebut akan dilanjutkan dengan rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi-fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Pertemuan gabungan itu diperlukan untuk menentukan tahapan berikutnya dalam menindaklanjuti pengunduran diri Gibran.

MPR juga akan menyampaikan surat kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong.

Muzani meminta dukungan dan doa masyarakat agar seluruh proses berjalan lancar sesuai ketentuan konstitusi.

Prabowo Punya Waktu 14 Hari Mengusulkan Dua Calon Wapres

Salah satu tahapan penting setelah pengajuan pengunduran diri Gibran adalah penyiapan calon pengganti.

Berdasarkan penjelasan Ketua MPR, Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu paling lama 14 hari sejak surat permintaan resmi dari MPR diterbitkan untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden.

Dua nama tersebut selanjutnya akan diproses melalui mekanisme pemilihan di MPR.

Ketentuan mengenai pengisian kekosongan jabatan wakil presiden tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Aturan tersebut menyebutkan bahwa jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Dengan demikian, proses pergantian wakil presiden tidak dilakukan melalui pemilihan umum baru, melainkan melalui mekanisme konstitusional di MPR.

Pengunduran Diri Gibran Terjadi di Tengah Polemik Dokumen Pendidikan

Keputusan Gibran mundur dari jabatan wakil presiden muncul di tengah polemik mengenai dokumen pendidikan yang digunakannya untuk memenuhi persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024.

Sebelumnya, Gibran telah bertemu Presiden Prabowo Subianto dan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri. Ia menyebut tidak ingin dinamika politik yang berkembang menjadi polemik berkepanjangan.

Persoalan tersebut berkaitan dengan putusan pengadilan mengenai dokumen penyetaraan pendidikan yang digunakan Gibran.

Pada saat bersamaan, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk mempersoalkan kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.

Langkah tersebut membuka kemungkinan bergulirnya proses politik dan ketatanegaraan yang dapat berujung pada pemakzulan apabila seluruh persyaratan konstitusional terpenuhi.

Namun, Gibran sebelumnya menyatakan tetap akan memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum, termasuk melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

MPR Memiliki Waktu Maksimal 60 Hari

Pengunduran diri Gibran kini memasuki tahap penanganan kelembagaan di MPR. Setelah menerima surat tersebut, MPR perlu menjalankan mekanisme sesuai ketentuan UUD 1945 untuk menentukan pengganti wakil presiden.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memberikan batas waktu paling lama 60 hari bagi MPR untuk menyelenggarakan sidang dan memilih wakil presiden definitif dari dua calon yang diajukan Presiden.

Sementara itu, tenggat waktu 14 hari diberikan kepada Presiden untuk menyampaikan dua nama setelah menerima permintaan resmi dari MPR.

Perkembangan berikutnya akan ditentukan melalui rapat pimpinan MPR, rapat gabungan, serta komunikasi kelembagaan dengan Presiden Prabowo.

Penyerahan surat oleh Gibran menjadi perkembangan penting dalam dinamika politik nasional. Publik kini menunggu keputusan resmi MPR mengenai tahapan dan jadwal pemilihan wakil presiden pengganti.