PROGRES.ID- Dalam lingkungan Partai Golongan Karya (Golkar), suasana politik sedang memanas. Hal ini disebabkan oleh tekanan untuk mengadakan musyawarah nasional luar biasa dari beberapa tokoh senior partai.
Salah satu tokoh yang menekan adalah Anggota Dewan Pakar Golkar, Ridwan Hisjam. Menurut Ridwan, Munaslub Golkar bisa diadakan jika Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, tidak mengindahkan hasil musyawarah nasional pada tahun 2019 lalu.
Pada musyawarah nasional tersebut, Airlangga diberi amanat untuk maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Namun hingga saat ini, Airlangga belum mendeklarasikan dirinya sebagai calon presiden.
Menurut Ridwan, jika hal ini terjadi, maka Airlangga dianggap mengabaikan aturan dan AD/ART partai. Ridwan juga menegaskan bahwa proses Munaslub bukanlah sesuatu yang dianggap tabu di Partai Golkar.
“Jadi Munaslub bukan barang haram dan halal dilaksanakan. Karena ubah keputusan Munas 2019 Airlangga jadi capres itu instansinya harus Munaslub. Ini DPP mengerti enggak organisasi? Baca Anggaran Dasar baru bicara,” kata Ridwan dilansir dari cnbc indonesia.com. (14/7/2023)
Berdasarkan Pasal 32 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Golkar, syarat untuk menggelar Munaslub adalah atas permintaan atau persetujuan dari setidaknya 2/3 DPD (Dewan Pimpinan Daerah) tingkat provinsi. Jumlah 2/3 dari total 34 DPD tingkat provinsi Golkar berarti 23 DPD. Setelah menerima usulan dari DPD dan memenuhi jumlah yang cukup, DPP Golkar wajib menggelar Munaslub.
Lebih lanjut, Ridwan menyatakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, hingga Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet), berpeluang menggantikan Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar jika Munaslub terjadi.
“Kalau saya lihat ada beberapa nama di mana? Orang yang duduk di pemerintahan, super hebat, siapa yang selevel oleh Pak Airlangga? Ya Luhut Binsar Pandjaitan, itu kalau mau dilihat yang super hebat,”ungkap Ridwan.
Ridwan juga menyatakan bahwa Luhut dan Airlangga saat ini sama-sama menjabat sebagai menteri koordinator dalam kabinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Selain Luhut, menurut Ridwan, Bamsoet dan Agun Gunanjar Sudarsa juga berpotensi menjadi pengganti Airlangga karena mereka saat ini memimpin lembaga MPR.
Luhut saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat DPP Partai Golkar, sementara Bamsoet menjabat sebagai wakil ketua umum Golkar.
Menanggapi desakan untuk menggelar Munaslub, Airlangga memberikan tanggapan bahwa dia dengan tegas menyatakan bahwa rakernas Partai Golkar telah selesai dan tidak ada serta tidak akan ada Munaslub.
“Tidak ada, tidak akan ada,” tegas Airlangga
Tentang desakan dari Dewan Pakar agar Partai Golkar segera mengumumkan calon presiden, Airlangga mengatakan, “Ya desak aja yang lain juga, kita dalam pembicaraan dan pembicaraan kan tidak bisa desak-mendesak.”
Mengenai sosok Luhut dan Bamsoet yang dianggap pantas menjadi ketua umum Golkar, Airlangga menegaskan bahwa tidak akan ada Munaslub. Bagi pihak-pihak yang berminat menjadi ketua umum, Airlangga menyatakan bahwa Munas tahun depan akan diadakan.
“Jika ada minat untuk menjadi ketua umum Golkar di tahun 2024, silakan saja,” ucap Airlangga.
Agung Laksono, hentikan Isu Munaslub Partai Golkar
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono, menyoroti pentingnya menghentikan isu liar tersebut. Menurutnya, saat ini yang dibutuhkan adalah memperkuat konsolidasi partai.
“Menurut saya, isu-isu itu sebagaimana yang pernah saya sampaikan agar dihentikan untuk diselenggarakannya Munaslub DPP Partai Golkar. Yang urgent saat sekarang adalah justru bukan Munaslub-nya, untuk bagaimana memperkuat konsolidasi partai, baik itu dilakukan senior, junior, para kader-kader yang jadi caleg DPR, DPRD, DPRD provinsi, Kabupaten, kota, maupun yang ada di DPD,” kata Agung seperti di kutip dari detik.com (23/7/2023).
Agung menekankan bahwa para kader harus fokus untuk memperkuat partai dalam menghadapi pemilihan presiden pada tahun 2024 mendatang. Dia juga memperingatkan para kader Golkar agar tidak menyebarkan kabar yang justru melemahkan partai.
“Untuk menghadapi pemilihan presiden, yang terbaik adalah memperkuat partai. Jangan sampai kita menciptakan isu-isu yang malah melemahkan partai. Saatnya sekarang adalah tentang memperkuat partai, memperkuat DPP, dan jika ada kelemahan, mari kita bahas,” kata Agung.
Agung menegaskan kembali agar isu liar terkait Munaslub dihentikan. Dia menyatakan bahwa siapa pun boleh maju sebagai calon ketua umum, tetapi pada waktunya, Agung meminta kader Golkar untuk tidak menyebarkan kabar yang justru dapat melemahkan partai.
“Jadi, saya ingin menegaskan lagi, tolong hentikan isu itu. Siapapun boleh maju sebagai calon ketua umum, tapi tunggu waktunya, yaitu Desember 2024. Partai ini bagus, jadi mari kita jangan mengoyak-ngoyaknya, tetapi mari kita fokus untuk memperkuatnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Agung meminta agar siapapun tidak memaksakan atau mendesak adanya Munaslub. Menurutnya, tidak ada argumen yang kuat untuk menyelenggarakan Munaslub pada saat ini.
“Jadi saya minta sekali lagi pada siapa pun, kalau mau berminat monggo, tapi juga jangan paksakan sekarang, tidak ada argumen yang kuat, hanya memperkeruh keadaan. Sungai yang sudah keruh jangan diperkeruh lagi, harus dibuat bening, sehingga ikan-ikan bisa hidup, masyarakat bisa menikmati, tumbuhan bisa hidup seperti itu, aliran sungai itulah yang diharapkan saat sekarang, ” katanya.
Agung juga menekankan pentingnya tidak kehilangan momentum dengan terus menerus membahas isu-isu seperti Munaslub, yang hanya akan menimbulkan perpecahan dan pertikaian. Dia mengingatkan bahwa nantinya akan ada waktu untuk mengevaluasi dan menilai siapa yang pantas untuk maju sebagai calon ketua umum.
“Ini jangan sampai kehilangan momentum hanya sekadar bancakan atau rebutan, nanti kita lihat nanti, siapa yang menganggap dirinya hebat super hebat monggo, bisa dinilai,” tambahnya.(**)
