PROGRES.ID – Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kembali menjadi sorotan, terutama setelah disebut-sebut akan digunakan sebagai sumber dana untuk program makan siang gratis yang diusulkan oleh calon presiden Prabowo Subianto.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyoroti potensi dana BOS sebagai salah satu opsi untuk pembiayaan program tersebut.
“Akan ada model yang relatif sudah terstruktur, termasuk melalui BOS, untuk mendukung inisiatif ini,” kata Airlangga pada Senin (4/3/2024) dinukil dari CNBC Indonesia.
Pendapat serupa juga diutarakan oleh Ahmad Zeki Iskandar, tenaga ahli dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dia menyarankan penggunaan dana BOS untuk mendukung program makan siang gratis, dengan mempertimbangkan pembentukan rekening terpisah dari dana BOS reguler.
“Pendanaan untuk makan siang bisa dialokasikan melalui dana BOS spesifik atau BOS Afirmatif, terpisah dari dana BOS reguler, untuk memastikan transparansi dan pengawasan anggaran yang lebih baik,” kata Zeki Iskandar.
Dana BOS sendiri merupakan bagian dari program bantuan pendidikan yang dikenal sebagai Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), yang mencakup berbagai jenis bantuan seperti Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan BOP Kesetaraan.
Dana BOS memiliki tujuan utama untuk mendukung program wajib belajar 12 tahun, terutama dalam membiayai kegiatan operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah. Namun, dana ini juga dapat digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah mengklasifikasikan dana BOS menjadi beberapa jenis, antara lain BOS Reguler, BOS Kinerja, dan BOS Afirmatif. BOS Reguler digunakan untuk mendukung kegiatan operasional rutin satuan pendidikan, sementara BOS Kinerja ditujukan untuk peningkatan mutu pendidikan bagi satuan pendidikan yang dinilai berkinerja baik.
Sedangkan, Dana BOS Afirmatif adalah program khusus yang ditujukan kepada satuan pendidikan dasar dan menengah di daerah tertentu yang dinilai miskin dan tertinggal. Program ini memberikan bantuan tambahan kepada sekolah-sekolah di daerah tersebut untuk memastikan pendidikan yang lebih merata dan berkualitas.
