ICW Bongkar Belanja Influencer Rp14,69 Miliar yang Terkait Raffi Ahmad, Dua Kementerian Jadi Sorotan

PROGRES.ID, JAKARTA – Nama Raffi Ahmad menjadi sorotan setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian dengan total nilai mencapai Rp14,69 miliar. Pengadaan tersebut melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan selebritas sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni tersebut.

Temuan yang dipublikasikan ICW pada Senin (9/11/2026) itu berasal dari penelusuran data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026 melalui portal Inaproc milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dua instansi yang tercatat melakukan pengadaan adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024 serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama periode 2025–2026.

Secara keseluruhan, terdapat delapan paket pengadaan dengan nilai Rp14.696.955.002. Pekerjaannya meliputi penayangan konten di Instagram, TikTok, YouTube RANS Entertainment, hingga jasa menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah kegiatan pemerintah.

ICW menilai belanja tersebut menyisakan sejumlah persoalan, mulai dari konsistensi kebijakan efisiensi anggaran, transparansi manfaat pengadaan, kewajaran harga, hingga potensi konflik kepentingan.

Dua kementerian mengalokasikan Rp14,69 miliar

Berdasarkan penelusuran ICW, pengadaan pertama dilakukan Kemendikbudristek melalui satuan kerja Museum dan Cagar Budaya pada 2024. Instansi tersebut tercatat membuat lima paket pengadaan dengan total nilai sekitar Rp3,9 miliar.

Sementara itu, KKP mengalokasikan sekitar Rp10,8 miliar melalui tiga paket pengadaan pada 2025 dan 2026.

Berikut pembagian anggarannya:

Anggaran KKP terdiri atas dua paket pada 2025 yang masing-masing bernilai sekitar Rp3,6 miliar. Kemudian, pada 2026, kementerian tersebut kembali mengadakan satu paket jasa publikasi influencer dengan nilai Rp3,6 miliar.

ICW mempertanyakan alasan penggunaan anggaran sebesar itu, terutama ketika pemerintah sedang mendorong efisiensi belanja kementerian dan lembaga.

Instagram Story Raffi Ahmad dan Nagita Slavina mencapai Rp575 juta

Salah satu komponen pengadaan yang menjadi perhatian adalah biaya penayangan konten di akun Instagram @raffinagita1717 milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.

Dalam rincian pengadaan Kemendikbudristek pada 2024, ICW menemukan sejumlah nilai kontrak untuk layanan promosi digital, antara lain:

• Penayangan video di YouTube RANS Entertainment: Rp452,69 juta.
• Penayangan Instagram Reels: Rp205,89 juta.
• Penayangan Instagram Story: Rp575,65 juta.
• Penayangan konten TikTok: Rp144,42 juta.
• Jasa kehadiran dalam acara atau event attendance: Rp2,52 miliar.

Nilai tersebut merupakan bagian dari lima paket pengadaan yang dilakukan satuan kerja Museum dan Cagar Budaya.

ICW juga menyoroti penggunaan satuan detik sebagai dasar pembayaran pada sejumlah komponen penayangan konten. Menurut organisasi antikorupsi tersebut, metode perhitungan harga dan kewajaran biaya perlu dibuka agar dapat diperiksa secara transparan.

Perusahaan penerima kontrak terafiliasi dengan Raffi Ahmad

Persoalan lain yang disoroti ICW adalah hubungan kepemilikan antara PT Rans Animasi Indonesia dengan Raffi Ahmad.

Mengacu pada dokumen korporasi yang dihimpun ICW, sebanyak 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia dimiliki PT Rans Entertainment Indonesia. Raffi Ahmad disebut menguasai mayoritas saham perusahaan induk tersebut.

Selain melalui perusahaan induk, Raffi juga tercatat memiliki 0,9 persen saham secara langsung di PT Rans Animasi Indonesia dan menjabat sebagai komisaris.

Struktur kepemilikan tersebut menjadi perhatian karena Raffi Ahmad merupakan pejabat yang ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada Oktober 2024.

Pengadaan Kemendikbudristek berlangsung pada 2024, sedangkan kontrak KKP terjadi pada 2025 dan 2026, ketika Raffi telah menjabat sebagai utusan khusus presiden.

ICW menilai hubungan antara jabatan publik dan perusahaan yang menerima kontrak pemerintah tersebut perlu dijelaskan secara terbuka. Organisasi itu meminta adanya transparansi mengenai kepemilikan, kedudukan Raffi di perusahaan, serta mekanisme pencegahan konflik kepentingan.

Namun, keterkaitan kepemilikan dan jabatan tersebut belum dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran hukum. Penilaian mengenai ada atau tidaknya konflik kepentingan yang melanggar aturan memerlukan pemeriksaan dokumen, proses pengadaan, dan ketentuan yang berlaku.

ICW pertanyakan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah

ICW juga mengkritik ketidakkonsistenan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

Pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Kebijakan tersebut menargetkan penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun.

Melalui kebijakan itu, kementerian dan lembaga diminta membatasi sejumlah pengeluaran, termasuk kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar.

Di sisi lain, ICW menemukan KKP tetap mengalokasikan anggaran miliaran rupiah untuk jasa influencer pada 2025 dan 2026.

Peneliti ICW Zararah Azhim Syah menilai kondisi tersebut perlu dievaluasi karena pemerintah seharusnya memastikan belanja publik benar-benar berkaitan dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat.

ICW juga mengaitkan persoalan tersebut dengan kebijakan pengurangan transfer ke daerah pada 2026. Menurut organisasi itu, penggunaan anggaran untuk promosi melalui figur populer perlu dipertimbangkan kembali ketika sejumlah daerah menghadapi keterbatasan fiskal.

Manfaat pengadaan influencer dinilai belum transparan

ICW mempertanyakan seberapa besar manfaat yang diperoleh pemerintah dari pengadaan jasa influencer tersebut.

Menurut ICW, kementerian sebenarnya telah memiliki perangkat komunikasi publik sendiri, seperti biro hubungan masyarakat, tenaga komunikasi, fasilitas publikasi, dan kanal media sosial resmi.

Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan alasan memilih penyedia jasa eksternal, target komunikasi yang ingin dicapai, serta indikator keberhasilan dari setiap kontrak.

Tanpa dokumen kerangka acuan kerja, laporan pelaksanaan, dan evaluasi hasil pekerjaan, masyarakat akan kesulitan menilai apakah belanja tersebut sebanding dengan manfaat yang dihasilkan.

ICW juga menyoroti spesifikasi sejumlah paket pengadaan Kemendikbudristek yang mencantumkan nama kanal YouTube dan akun media sosial tertentu.

Paket tersebut menggunakan mekanisme e-purchasing melalui katalog elektronik. Namun, pencantuman akun tertentu dalam spesifikasi dinilai berpotensi mempersempit kesempatan penyedia jasa lain untuk ikut bersaing.

Selain itu, tiga paket KKP yang berasal dari direktorat jenderal berbeda memiliki nilai relatif seragam, yakni sekitar Rp3,6 miliar per paket. ICW meminta dasar perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan kewajaran nilai kontrak tersebut diperiksa.

ICW minta BPKP dan LKPP melakukan pemeriksaan

Atas temuan tersebut, ICW menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan lembaga terkait.

Pertama, ICW meminta KKP serta kementerian penerus Kemendikbudristek membuka dokumen delapan paket pengadaan. Dokumen yang diminta mencakup kerangka acuan kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kontrak, bukti pembayaran, dan laporan hasil pekerjaan.

Kedua, ICW mendesak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Inspektorat Jenderal dari kedua kementerian melakukan audit.

Pemeriksaan diharapkan mencakup kewajaran harga, mekanisme pembayaran, keseragaman nilai kontrak, serta kesesuaian pengadaan dengan tugas dan kebutuhan instansi.

Ketiga, ICW meminta LKPP mengevaluasi pengadaan jasa influencer melalui katalog elektronik, terutama terkait spesifikasi yang mengarah kepada penyedia tertentu dan keterbukaan persaingan usaha.

Keempat, ICW meminta Presiden menghentikan pengadaan jasa influencer yang tidak memiliki hubungan jelas dengan tugas, fungsi, dan sasaran strategis kementerian. Organisasi itu juga meminta pemerintah mencegah perusahaan milik pejabat yang ditunjuk Presiden menerima kontrak pemerintah selama pejabat tersebut masih menjabat.

Kelima, ICW meminta Raffi Ahmad membuka informasi mengenai kepemilikan dan kedudukannya dalam perusahaan penerima kontrak pemerintah, sekaligus menjelaskan langkah pencegahan konflik kepentingan.

Raffi Ahmad belum memberikan tanggapan

Hingga berita Tirto diterbitkan pada Selasa (10/11/2026) pagi, pihak RANS Entertainment belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi mengenai temuan ICW.

Tirto menyebut telah menghubungi Raffi Ahmad dan manajer pribadinya, Prio Bagja Anugrah, tetapi belum memperoleh jawaban saat berita tersebut diterbitkan.

Dengan demikian, temuan ICW masih membutuhkan klarifikasi dari perusahaan maupun pihak-pihak yang terkait dengan pengadaan tersebut.

Persoalan ini bukan semata-mata mengenai besarnya anggaran promosi pemerintah. Hal yang lebih penting adalah memastikan setiap rupiah uang negara dibelanjakan melalui proses yang transparan, kompetitif, dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat.