PROGRES.ID, JAKARTA – Perkembangan kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru pada Kamis (12/11/2026). Setelah disebut telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto, Gibran dikabarkan akan menyampaikan surat tersebut kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Informasi mengenai rencana itu disampaikan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ketika memimpin rapat kerja bersama Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dalam rapat tersebut, Habiburokhman menyebut Gibran dijadwalkan menyerahkan surat pengunduran dirinya sekitar pukul 11.00 WIB. Namun, pernyataan itu disampaikan sebagai informasi yang didengarnya, bukan pengumuman resmi dari pihak Wakil Presiden maupun MPR.

ANTARA melaporkan sejumlah pimpinan MPR mulai berdatangan ke kompleks parlemen sekitar pukul 10.00 WIB. Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengatakan Gibran memang direncanakan datang dan meminta awak media menunggu kedatangannya.

Hingga laporan terakhir yang tersedia, belum ada konfirmasi resmi bahwa surat pengunduran diri tersebut telah diterima MPR.

Budi Arie Sebut Gibran Telah Mundur dari Jabatan Wapres

Kabar pengunduran diri Gibran pertama kali menguat pada Rabu (11/11/2026). Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan informasi bahwa putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut telah menyatakan mundur dari jabatan wakil presiden.

Budi Arie juga menyebut surat pengunduran diri Gibran telah diserahkan kepada Prabowo ketika keduanya bertemu di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Informasi tersebut turut diberitakan Reuters. Kantor berita internasional itu mengutip tiga sumber politik, termasuk Budi Arie dan dua sumber dari lingkungan MPR, yang menyatakan Gibran telah mengundurkan diri.

Meski demikian, proses administrasi dan konstitusional masih menjadi perhatian. Penyerahan surat kepada Presiden berbeda dengan proses pengisian kekosongan jabatan wakil presiden yang diatur dalam UUD 1945.

Sebelumnya, Istana Konfirmasi Gibran Sampaikan Niat Mundur

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo.

Pernyataan itu disampaikan setelah pertemuan antara Prabowo dan Gibran pada Selasa (10/11/2026). Pertemuan berlangsung sekitar dua setengah jam.

Menurut Prasetyo, Gibran menyampaikan niat tersebut sebagai respons terhadap perkembangan persoalan yang tengah dihadapinya, terutama terkait putusan pengadilan mengenai dokumen pendidikan yang digunakan saat pencalonan sebagai wakil presiden.

Prasetyo juga membantah kabar bahwa Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur. Dalam pertemuan itu, Presiden disebut memberikan masukan, sementara Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum, termasuk di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dengan demikian, keinginan mundur yang sebelumnya disampaikan kepada Presiden kini berkembang menjadi kabar penyerahan surat kepada MPR.

Sebanyak 120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat

Perkembangan ini berlangsung di tengah tekanan politik terhadap Gibran di parlemen.

Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi sebelumnya mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk mempersoalkan kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.

Jumlah tersebut terdiri atas:

  • PDI Perjuangan: 14 anggota.
  • Partai Golkar: 11 anggota.
  • Partai Gerindra: 11 anggota.
  • Partai NasDem: 19 anggota.
  • PKB: 18 anggota.
  • PKS: 28 anggota.
  • PAN: 1 anggota.
  • Partai Demokrat: 18 anggota.

Usulan tersebut berkaitan dengan polemik persyaratan pendidikan Gibran setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengenai dokumen pendidikannya.

Mahkamah Konstitusi sebelumnya menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai dokumen pendidikan luar negeri Gibran yang setara dengan pendidikan SMA di Indonesia. Sementara itu, Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026 mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan Gibran dan menyatakan dokumen tersebut tidak sah.

Persoalan itu kemudian menjadi salah satu dasar bagi sejumlah anggota DPR untuk mendorong penggunaan hak menyatakan pendapat.

Bagaimana Nasib Usulan Pemakzulan jika Gibran Mundur?

Jika pengunduran diri Gibran benar-benar diproses secara resmi hingga terjadi kekosongan jabatan, usulan Hak Menyatakan Pendapat di DPR berpotensi kehilangan objek pembahasan.

Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin mengatakan bahwa apabila Gibran benar-benar menyatakan mundur sebagai wakil presiden, proses HMP menjadi tidak relevan karena objek yang dipersoalkan sudah tidak lagi menjabat.

Meski demikian, mekanisme ketatanegaraan tetap harus mengikuti ketentuan konstitusi.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Artinya, apabila pengunduran diri Gibran benar-benar ditetapkan dan menimbulkan kekosongan jabatan, Presiden Prabowo perlu mengusulkan dua nama calon untuk dipilih MPR.

Proses tersebut berbeda dengan mekanisme pemakzulan yang memiliki tahapan tersendiri berdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Dunia Internasional Ikut Menyoroti Pengunduran Diri Gibran

Kabar pengunduran diri Gibran juga mendapat perhatian media internasional. Reuters dan BBC termasuk media asing yang menyoroti perkembangan politik di Indonesia tersebut.

Reuters mengaitkan situasi ini dengan ketidakpastian politik setelah muncul persoalan dokumen pendidikan Gibran dan dorongan sejumlah anggota parlemen untuk mempersoalkan kedudukannya.

Sementara itu, sorotan internasional juga menyentuh hubungan politik antara Prabowo dan Jokowi. Gibran merupakan putra Jokowi, yang sebelumnya berperan penting dalam dinamika politik menuju Pemilihan Presiden 2024.

Perkembangan ini berpotensi menjadi ujian bagi stabilitas koalisi pemerintahan. Namun, dampak politik jangka panjangnya masih bergantung pada keputusan resmi Presiden, MPR, dan perkembangan proses konstitusional berikutnya.

Untuk saat ini, perhatian publik tertuju pada kepastian kedatangan Gibran ke MPR dan apakah surat pengunduran dirinya benar-benar telah diserahkan serta diterima secara resmi.