PROGRES.ID, JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi setelah pertemuan keduanya di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung sekitar dua setengah jam. Dalam pembicaraan tersebut, Gibran disebut menyampaikan keinginan mundur di tengah dinamika politik dan hukum yang berkembang, terutama berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonannya sebagai wakil presiden.

Keterangan Istana ini sekaligus mengonfirmasi kabar yang sebelumnya beredar mengenai kemungkinan Gibran meninggalkan kursi orang nomor dua di Indonesia.

Namun, terdapat hal penting yang perlu diperhatikan. Gibran baru menyampaikan niat untuk mengundurkan diri, bukan berarti sudah resmi berhenti sebagai wakil presiden. Belum ada keterangan bahwa Prabowo telah menerima pengunduran diri tersebut atau bahwa proses pemberhentian telah diselesaikan.

Prabowo tidak menolak niat Gibran mundur

Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri untuk menghadapi dinamika yang sedang berkembang.

Ia juga meluruskan informasi yang menyebut Prabowo menolak permintaan pengunduran diri wakil presidennya.

Menurut Prasetyo, Presiden justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran dalam pertemuan tersebut.

Selain menyampaikan niat mundur, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dengan demikian, pertemuan di antara keduanya tidak hanya membahas kemungkinan pengunduran diri, tetapi juga langkah hukum yang dapat ditempuh Gibran untuk merespons polemik tersebut.

Polemik ijazah menjadi latar belakang

Kabar mengenai niat Gibran mundur muncul setelah dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonannya sebagai wakil presiden kembali menjadi sorotan.

Persoalan ini berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober 2026 dan putusan Mahkamah Agung (MA) pada 30 Oktober 2026.

Dalam pertimbangan putusan perkara yang berkaitan dengan pencalonan Gibran, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah SMA atau sederajat.

Namun, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum. Putusan tersebut juga tidak secara langsung memberhentikan Gibran dari jabatan wakil presiden.

Sementara itu, MA mengabulkan gugatan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Putusan tersebut menyatakan surat keterangan yang menjadi objek sengketa tidak sah dan memerintahkan penarikannya.

Rangkaian putusan itu kemudian memicu perdebatan mengenai pemenuhan persyaratan pencalonan Gibran dalam Pilpres 2024.

50 anggota DPR dorong Hak Menyatakan Pendapat

Di tengah polemik tersebut, tekanan politik terhadap Gibran juga meningkat di parlemen.

Sebanyak 50 anggota DPR yang berasal dari enam fraksi disebut mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan yang berkaitan dengan status Gibran sebagai wakil presiden.

Usulan tersebut menjadi salah satu perkembangan politik yang menyertai kabar pertemuan Gibran dengan Prabowo.

Hak Menyatakan Pendapat merupakan hak konstitusional DPR yang dapat digunakan untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila diarahkan pada proses pemakzulan, mekanismenya tidak bisa dilakukan secara langsung. Ada tahapan yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Karena itu, dorongan sejumlah anggota DPR belum dapat diartikan sebagai keputusan parlemen untuk memberhentikan Gibran.

Puan Maharani minta publik tidak berspekulasi

Sebelum keterangan resmi Mensesneg muncul, Ketua DPR Puan Maharani sempat menanggapi isu pengunduran diri Gibran.

Puan meminta masyarakat tidak terburu-buru membuat kesimpulan mengenai kabar tersebut. Ia menegaskan bahwa selama belum ada pernyataan resmi, Gibran masih menjabat sebagai wakil presiden.

Puan juga mengingatkan agar isu yang belum memiliki kepastian tidak berkembang menjadi spekulasi yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan sebelum Istana mengonfirmasi bahwa Gibran memang telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Prabowo.

Apakah Gibran sudah resmi mengundurkan diri?

Hingga Selasa (10/11/2026), belum ada pengumuman resmi yang menyatakan Gibran telah berhenti dari jabatan Wakil Presiden.

Konstitusi Indonesia mengatur bahwa apabila wakil presiden mengundurkan diri, Presiden mengusulkan dua calon wakil presiden kepada MPR untuk dipilih dan ditetapkan dalam sidang.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, apabila Gibran benar-benar melanjutkan niat pengunduran dirinya melalui mekanisme resmi, akan ada proses konstitusional yang harus dijalankan.

Untuk saat ini, perkembangan yang telah dikonfirmasi Istana adalah penyampaian niat mundur dalam pertemuan dengan Prabowo, disertai permintaan kesempatan untuk membuktikan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.

Situasi politik selanjutnya akan bergantung pada keputusan Gibran, sikap Presiden Prabowo, serta perkembangan proses hukum dan pembahasan di DPR.