PROGRES.ID, NEW YORK – Pertanyaan mengenai masa depan Palestina kembali menjadi sorotan utama dunia dalam sebuah sidang khusus di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York. Pertemuan tingkat tinggi yang digelar di sela Sidang Majelis Umum PBB itu menyoroti urgensi solusi dua negara, di tengah menguatnya dukungan internasional bagi pengakuan penuh Palestina.
Hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah pemimpin dunia, di antaranya Presiden Prancis Emmanuel Macron, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, hingga para kepala pemerintahan dari Spanyol, Mesir, Kanada, Australia, Belgia, dan Afrika Selatan. Namun, absennya delegasi Amerika Serikat dan Israel menjadi salah satu momen paling mencolok, dengan dua kursi kosong yang seolah berbicara lebih keras daripada kata-kata.
Macron Buka Sidang, Guterres Tegaskan “Hak, Bukan Hadiah”
Presiden Prancis Emmanuel Macron membuka sesi pleno dengan menyerukan penyelesaian damai berdasarkan solusi dua negara. Sambutannya langsung disambut tepuk tangan delegasi Palestina, sementara kamera menyorot kontrasnya kursi kosong AS dan Israel.
Nada forum semakin tegas ketika Sekjen PBB Antonio Guterres menekankan bahwa pendirian negara Palestina adalah hak yang lama ditolak, bukan hadiah yang bisa diberikan. Ia memperingatkan, penolakan pengakuan hanya akan memicu radikalisasi global.
Spanyol, Mesir, dan Uni Eropa Dorong Aksi Nyata
Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez menyebut konferensi ini sebagai “tonggak bersejarah”, seraya mendesak agar Palestina segera mendapatkan keanggotaan penuh di PBB. “Pengakuan tidak boleh hanya berhenti pada kata-kata, tapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata,” tegasnya.
Perdana Menteri Mesir Mostafa Madbouly menautkan isu pengakuan dengan krisis kemanusiaan di Gaza. Ia berjanji Mesir akan menjadi tuan rumah konferensi rekonstruksi global untuk membangun kembali Gaza setelah gencatan senjata tercapai.
Dari Eropa, Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen mengumumkan pembentukan instrumen khusus untuk rekonstruksi Gaza. Namun, ia menegaskan bahwa pada akhirnya hanya rakyat Israel dan Palestina yang bisa menentukan masa depan mereka.
Dukungan dari Kanada, Australia, dan Belgia
Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengakui bahwa pengakuan Palestina bukan solusi instan, namun menegaskan dukungan negaranya atas prinsip hak menentukan nasib sendiri. Ia menempatkan langkah itu sebagai bagian dari upaya terkoordinasi yang dipimpin Prancis dan Arab Saudi.
Sementara itu, Perdana Menteri Belgia Bart De Wever mengambil posisi lebih hati-hati. Ia menyatakan Belgia hanya akan memberikan pengakuan resmi setelah Hamas tersingkir dari pemerintahan dan semua sandera dibebaskan. Pengakuan, katanya, harus disertai demiliterisasi dan pembaruan demokratis di Palestina.
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menambahkan bahwa pengakuan hanyalah awal. Menurutnya, tahap selanjutnya harus diikuti dengan rekonstruksi Gaza, reformasi tata kelola, dan rencana perdamaian yang kredibel.
Solidaritas Afrika Selatan
Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menyampaikan dukungan penuh, dengan menekankan bahwa 142 negara kini sudah mendukung pendirian negara Palestina. Ia menarik paralel antara perjuangan Palestina dan pengalaman negaranya melawan apartheid.
Momentum Baru, Tapi Tantangan Berat
Meski hampir semua delegasi menyuarakan dukungan, syarat dan pendekatannya berbeda-beda. Spanyol menuntut keanggotaan penuh di PBB, Mesir menitikberatkan pada rekonstruksi Gaza, Uni Eropa fokus pada bantuan finansial, Kanada menekankan prinsip hak asasi, Belgia mengaitkan dengan syarat keamanan, Australia menyoroti rekonstruksi pasca-pengakuan, sementara Afrika Selatan meneguhkan solidaritas sejarah.
Namun, ketidakhadiran Israel dan AS tetap membayangi sidang. Dua sekutu dekat itu seakan menolak mengikuti arus dukungan internasional, memunculkan pertanyaan besar: apakah pengakuan Palestina akan memicu langkah perdamaian nyata, atau justru membuka babak baru dalam konflik yang tak kunjung selesai?
Kesimpulan
Sidang khusus PBB ini memperlihatkan perubahan besar dalam dinamika diplomasi global. Jika dulu pengakuan Palestina sering dianggap isu pinggiran, kini ia telah menjadi pusat percakapan internasional.
Bagi Palestina, momen ini adalah sinyal harapan sekaligus strategi: dukungan politik, janji rekonstruksi, dan dorongan keanggotaan penuh PBB. Bagi Israel, forum ini menjadi peringatan bahwa penolakan berlarut bisa makin mengisolasi dirinya di panggung dunia.
Yang jelas, isu Palestina kini kembali ke pusat politik global—lebih keras, lebih mendesak, dan lebih sulit diabaikan daripada sebelumnya.
