PROGRES.ID, BRUSSEL – Tekanan internasional terhadap Israel dilaporkan terus meningkat seiring bertambahnya gelombang sanksi, boikot, dan pembatasan dari berbagai negara Barat. Situasi ini terjadi di tengah laporan bahwa untuk pertama kalinya seorang Menteri Luar Negeri Uni Eropa membandingkan kebijakan Israel dengan sistem apartheid yang pernah diterapkan di Afrika Selatan.
Laporan yang disiarkan media Israel Kan menyebut pernyataan tersebut menjadi perkembangan penting di tengah semakin tajamnya kritik internasional terhadap kebijakan Israel. Perbandingan dengan rezim apartheid Afrika Selatan selama ini dianggap sebagai salah satu kritik paling keras yang diarahkan kepada negara tersebut.
Pada saat yang sama, Israel disebut menghadapi gelombang tekanan global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tekanan itu datang dari pemerintah berbagai negara, lembaga internasional, hingga organisasi masyarakat sipil yang mendukung gerakan Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) atau Boikot, Divestasi, dan Sanksi.
Sejumlah negara Barat dilaporkan telah mengambil langkah-langkah yang secara langsung menyasar individu maupun aktivitas yang berkaitan dengan permukiman Israel di wilayah pendudukan. Negara-negara tersebut antara lain Prancis, Inggris, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Norwegia.
Langkah yang ditempuh bervariasi, mulai dari pembatasan perjalanan dan larangan masuk bagi sejumlah pihak, pembekuan atau pembatasan transaksi keuangan, hingga investigasi terhadap aktivitas tertentu yang terkait dengan permukiman Israel.
Selain itu, tekanan juga datang dari sektor non-pemerintah. Berbagai lembaga pendidikan, kelompok budaya, serta organisasi masyarakat sipil di sejumlah negara dilaporkan mulai mendorong pemutusan kerja sama akademik dan budaya sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Israel.
Para pengamat menilai rangkaian tindakan tersebut menunjukkan meningkatnya isolasi diplomatik yang dihadapi Israel di panggung internasional. Jika tren ini terus berlanjut, dampaknya tidak hanya akan terasa pada hubungan luar negeri Israel, tetapi juga pada sektor ekonomi, investasi, serta kerja sama internasional yang selama ini menjadi bagian penting dari posisinya di dunia.
Hingga kini, pemerintah Israel belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan mengenai perbandingan dengan sistem apartheid maupun meningkatnya koordinasi berbagai negara dalam menerapkan pembatasan dan sanksi terhadap aktivitas yang berkaitan dengan permukiman Israel.
