PROGRES.ID – Ketegangan antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Direktur Mossad David Barnea dilaporkan semakin meningkat seiring berlangsungnya konflik dengan Iran.
Sejumlah sumber media berbahasa Ibrani menyebutkan bahwa Barnea tidak menghadiri pertemuan bersama Netanyahu setidaknya dalam sepekan terakhir. Ketidakhadiran ini mencerminkan memburuknya hubungan di antara dua figur kunci dalam pengambilan keputusan keamanan Israel.
Perselisihan disebut bermula dari tudingan Netanyahu terhadap Mossad yang dianggap memberikan informasi keliru mengenai kemampuan militer Iran serta kondisi politik dan sosial di negara tersebut. Informasi tersebut dinilai berkontribusi pada keputusan Israel untuk terlibat dalam perang yang hasilnya masih belum pasti. Beberapa pihak bahkan memperingatkan bahwa potensi kekalahan dapat menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan negara Israel.
Di sisi lain, pihak Mossad dilaporkan membantah tuduhan tersebut. Badan intelijen itu mengklaim telah menyampaikan analisis yang akurat kepada pemerintah. Namun, keputusan untuk memulai konflik disebut lebih didorong oleh pertimbangan politik dan keberanian pribadi Netanyahu, sehingga tanggung jawab atas risiko kegagalan berada pada tingkat kepemimpinan politik.
Ketegangan juga diperparah oleh saling tuding terkait dugaan kebocoran informasi sensitif. Beberapa laporan menyebutkan kantor perdana menteri dan Mossad sama-sama menuduh adanya infiltrasi agen Iran di dalam institusi keamanan Israel.
Insiden serupa sebelumnya terjadi pada serangan Israel ke Doha pada September 2025. Saat itu, kedua pihak saling menyalahkan atas bocornya informasi operasi sesaat sebelum pelaksanaan, yang disebut berdampak pada efektivitas serangan.
Selain itu, Mossad dilaporkan telah memperingatkan Netanyahu sebelum konflik dengan Iran dimulai. Peringatan tersebut mencakup potensi ancaman terhadap jaringan rahasia Mossad di kawasan Teluk Persia bagian selatan jika perang pecah. Upaya perlindungan terhadap jaringan tersebut, termasuk kemungkinan relokasi, justru dinilai berisiko membuka identitas dan melemahkan operasi intelijen Israel di kawasan tersebut.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari kantor perdana menteri maupun Mossad terkait laporan-laporan tersebut.
