PROGRES.ID – Pemerintah Iran dilaporkan mulai memberlakukan biaya transit bagi kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz, dengan skema pembayaran melalui aset kripto atau mata uang yuan China. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah baru Teheran untuk menjaga pemasukan sekaligus mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan global yang dipengaruhi Amerika Serikat.
Laporan perusahaan riset blockchain TRM Labs menyebutkan penggunaan aset digital membuat arus pembayaran jauh lebih sulit dipantau atau dicegat secara real time oleh otoritas Barat.
Menurut TRM, transaksi berbasis kripto memiliki keunggulan dalam kecepatan, fleksibilitas, dan minimnya keterlibatan perbankan konvensional. Kondisi ini dinilai membuka ruang bagi negara yang terkena sanksi untuk tetap menjalankan transaksi lintas batas.
“Ini merupakan salah satu contoh paling signifikan penggunaan mata uang kripto untuk menghindari tekanan sanksi di level negara,” tulis TRM dalam laporannya.
Selain aset digital, Iran disebut memanfaatkan infrastruktur pembayaran China untuk memproses sebagian transaksi. Salah satu jalur yang digunakan adalah melalui Bank of Kunlun dan sistem Cross-Border Interbank Payment System atau CIPS, yang menjadi alternatif bagi sistem SWIFT.
Sumber dari kalangan mediator maritim dan operator kapal menyebut biaya transit yang dikenakan Iran cukup tinggi. Untuk kapal tanker berukuran besar, tarif yang diminta disebut bisa mencapai 2 juta dolar AS per kapal.
Kebijakan ini muncul di tengah meningkatnya sensitivitas terhadap jalur perdagangan energi global. Selat Hormuz selama ini menjadi salah satu rute terpenting bagi distribusi minyak dunia, dengan sekitar seperlima pasokan global melewati perairan tersebut.
TRM juga menilai mekanisme pembayaran baru ini akan menyulitkan upaya pembekuan dana atau pencegatan pembayaran secara cepat, terutama jika transaksi dilakukan di luar sistem perbankan tradisional.
Keterlibatan Bank of Kunlun dalam transaksi terkait Iran bukan hal baru. Pada 2012, bank tersebut sempat dikenai sanksi oleh Amerika Serikat karena dituduh membantu bank-bank Iran memindahkan dana dalam jumlah besar. Saat itu, pihak bank membantah pelanggaran dan menilai langkah Washington bertentangan dengan prinsip hubungan internasional.
Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari Bank of Kunlun maupun otoritas China terkait laporan terbaru tersebut. Sementara itu, kebijakan Iran ini berpotensi memicu respons baru dari negara-negara Barat yang selama ini berupaya membatasi ruang gerak ekonomi Teheran.
