PROGRES.ID, MADRID – Hubungan Amerika Serikat dan Spanyol kembali memanas setelah Presiden AS Donald Trump melontarkan kritik keras terhadap Madrid terkait besaran anggaran pertahanan untuk NATO.
Dalam pertemuan dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte di Ruang Oval Gedung Putih pada 24 Juni lalu, Trump menuding Spanyol tidak memenuhi kontribusi yang dianggap adil bagi aliansi pertahanan tersebut.
Trump menyebut dirinya kecewa terhadap sejumlah negara Eropa, termasuk Inggris, Jerman, Prancis, dan terutama Spanyol.
“Spanyol sangat buruk. Mereka tidak ingin membayar apa pun dan menganggap bisa menikmati keuntungan tanpa menanggung beban,” kata Trump.
Pernyataan itu memicu respons tegas dari pemerintah Spanyol yang menolak tekanan asing dalam menentukan kebijakan pertahanan nasional.
Anggota parlemen dari Partai Pekerja Sosialis Spanyol (PSOE), Ignacio Lopez, menegaskan komitmen negaranya terhadap NATO tidak perlu diragukan.
Menurutnya, Spanyol telah memenuhi kewajiban belanja pertahanan sesuai komitmen yang telah disepakati dan menilai besaran anggaran saat ini sudah memadai untuk memenuhi kebutuhan keamanan nasional, Eropa, maupun NATO.
“Kami tidak akan pernah tunduk pada kehendak satu negara, tidak peduli seberapa besar kekuatannya,” ujar Lopez.
Nada serupa juga disampaikan Toni Valero dari Aliansi Sumar, yang merupakan bagian dari koalisi pemerintahan Spanyol. Ia menilai Trump berupaya menekan pemerintah Spanyol agar mengikuti kepentingan geopolitik Washington.
Menurut Valero, Spanyol harus menolak segala bentuk campur tangan asing dan mempertahankan independensi serta kedaulatan dalam pengambilan keputusan.
Sementara itu, politikus Partai Komunis Spanyol, Jose Antonio Carmona, menilai kritik Trump mencerminkan pola campur tangan Amerika Serikat terhadap proses demokrasi di negara lain.
Ia berpendapat Spanyol menjadi sasaran tekanan karena mempertahankan kebijakan luar negeri yang lebih independen, termasuk pengakuan terhadap Palestina, sikap terkait konflik di Asia Barat, kebijakan anggaran pertahanan, serta penolakannya menggunakan pangkalan militer di wilayah Spanyol untuk operasi militer terhadap Iran.
Ketegangan diplomatik ini terjadi menjelang penyelenggaraan KTT NATO dan mencerminkan meningkatnya perbedaan pandangan antara Washington dan sejumlah negara Eropa mengenai arah kebijakan keamanan serta otonomi politik di kawasan.
Bagi pemerintah Spanyol, mempertahankan posisi independen terkait konflik Iran, Palestina, dan Lebanon disebut menjadi salah satu ciri utama kebijakan luar negeri Madrid, meski mendapat tekanan dari Amerika Serikat.
