PROGRES.ID – Ketegangan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Paus Leo XIV mencuat ke permukaan, mencerminkan perbedaan mendasar antara pendekatan politik berbasis kekuatan dan diplomasi moral berbasis hukum internasional.
Pernyataan keras Trump yang menyebut Paus “lemah terhadap kejahatan” terkait sikap Vatikan dalam konflik Iran dan Timur Tengah dinilai membuka jurang antara realitas politik praktis dan prinsip etika global yang diusung Takhta Suci.
Bagi Trump, kebijakan luar negeri diukur dari efektivitas kekuatan militer dan kepentingan nasional. Sebaliknya, Vatikan memandang perdamaian sebagai mandat moral yang tidak dapat ditawar, melampaui kalkulasi politik jangka pendek.
Dalam konteks hukum internasional, Takhta Suci memiliki status unik sebagai subjek hukum yang tidak bergantung pada wilayah atau kekuatan militer. Otoritasnya bersumber dari pengakuan moral dan religius global, bukan dari kekuasaan teritorial seperti negara pada umumnya.
Hal ini membuat pendekatan Vatikan berbeda secara fundamental. Netralitas yang dipegang bukan berarti pasif, melainkan bentuk keterlibatan aktif dalam isu kemanusiaan, terutama ketika terjadi pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional.
Sejarah menunjukkan, posisi ini bukan hal baru. Sejak era Paus Yohanes XXIII hingga Paus Fransiskus, Gereja Katolik secara konsisten menolak legitimasi perang modern, terutama setelah berkembangnya senjata pemusnah massal.
Dokumen penting seperti Pacem in Terris dan Fratelli Tutti menegaskan bahwa konsep “perang yang adil” semakin sulit diterapkan di era modern karena dampak destruktifnya yang meluas.
Dalam konteks terkini, sikap Paus Leo XIV yang mengecam eskalasi konflik di Iran dinilai sebagai kelanjutan dari tradisi panjang diplomasi moral Vatikan. Takhta Suci merujuk pada prinsip hukum internasional, termasuk larangan penggunaan kekerasan sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB.
Sebaliknya, kritik Trump dinilai menggunakan sudut pandang pragmatis yang cenderung melihat dunia dalam kerangka kepentingan negara semata. Sejumlah pengamat menyebut pendekatan tersebut kurang relevan ketika menilai institusi seperti Vatikan yang beroperasi dalam dimensi transnasional.
Dalam praktik hubungan internasional, Vatikan sering dipandang sebagai kekuatan “soft power” yang berfokus pada kepentingan kemanusiaan global, bukan kepentingan nasional. Peran ini terlihat dalam advokasi isu pengungsi, perlucutan senjata, hingga dorongan gencatan senjata di berbagai konflik.
Ketegangan antara Washington dan Vatikan ini memperlihatkan perdebatan klasik dalam politik global: antara kekuatan militer dan prinsip moral.
Di tengah dunia yang semakin terpolarisasi, perbedaan tersebut justru menegaskan posisi Vatikan sebagai penjaga nilai-nilai kemanusiaan, sementara negara-negara besar terus bergulat dengan kepentingan strategis mereka.
Perkembangan ini menjadi pengingat bahwa dalam sistem internasional, kekuatan tidak hanya diukur dari militer atau ekonomi, tetapi juga dari komitmen terhadap hukum dan nilai kemanusiaan yang universal.
