PROGRES.ID – Perdebatan mengenai strategi Israel di front Lebanon kembali mencuat setelah sejumlah pejabat senior keamanan mempertanyakan klaim pemerintah bahwa telah terbentuk “persamaan baru” dalam menghadapi Hizbullah.
Laporan Channel 12 Israel mengungkap adanya perbedaan pandangan antara kalangan politik dan lembaga keamanan terkait kebijakan respons terhadap serangan yang berasal dari Lebanon.
Sejak beberapa hari terakhir, kalangan politik Israel mengklaim bahwa telah tercipta aturan baru dalam konflik dengan Hizbullah. Menurut narasi tersebut, setiap serangan yang dilancarkan kelompok Lebanon itu ke wilayah utara Israel akan dibalas dengan serangan langsung ke Beirut, dan langkah tersebut disebut mendapat dukungan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Namun, sejumlah sumber senior di institusi keamanan mengatakan hingga kini belum ada instruksi operasional yang secara resmi menetapkan kebijakan tersebut.
“Kami belum menerima arahan seperti itu. Dalam berbagai pembahasan internal juga belum ada keputusan yang mengesahkan formula tersebut,” kata sumber keamanan yang dikutip Channel 12.
Menurut mereka, pernyataan yang disampaikan kepada publik sejauh ini belum diikuti dengan pedoman militer yang jelas mengenai kapan dan bagaimana serangan terhadap Beirut harus dilakukan sebagai respons atas aksi Hizbullah.
Laporan yang sama juga mengungkap dinamika dalam pertemuan tingkat tinggi kepemimpinan Israel yang berlangsung sehari sebelumnya.
Dalam diskusi tersebut, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel, Letjen Eyal Zamir, dilaporkan menyampaikan peringatan mengenai meningkatnya pengaruh Iran dalam perkembangan konflik terbaru.
Zamir menilai Iran merupakan pihak yang pada akhirnya menentukan arah eskalasi terakhir, baik melalui pernyataan politik maupun tindakan di lapangan.
Sebelum intervensi Washington yang berujung pada upaya meredakan ketegangan, Zamir disebut menolak kemungkinan terbentuknya pola saling menahan diri yang permanen.
“Kita tidak boleh sampai terjebak dalam persamaan pencegahan yang tetap,” ujar Zamir dalam forum tersebut.
Pernyataan itu kemudian memicu tanggapan dari politisi senior Israel, Aryeh Deri, yang mempertanyakan apakah sikap tersebut berisiko memperburuk hubungan dengan Amerika Serikat.
Menanggapi hal itu, Zamir menegaskan bahwa Israel juga tidak dapat menerima situasi di mana pihaknya menjadi sasaran serangan sementara ruang geraknya untuk merespons dibatasi.
Perbedaan pandangan tersebut mencerminkan ketidakpastian mengenai arah kebijakan Israel di tengah meningkatnya ketegangan di perbatasan utara.
Sejumlah pejabat keamanan kini mendorong pemerintah untuk mempercepat proses negosiasi dengan Lebanon dan memperoleh jaminan dari Amerika Serikat dalam setiap kesepakatan yang dicapai.
Menurut mereka, jaminan tersebut penting agar Israel memiliki dasar yang jelas untuk mengambil tindakan apabila terjadi pelanggaran oleh Hizbullah di masa mendatang.
Meski demikian, sumber-sumber yang terlibat dalam proses tersebut mengakui bahwa posisi para pihak masih cukup berjauhan. Walaupun terdapat perkembangan dalam perundingan, kesepakatan final dinilai masih memerlukan waktu dan kompromi lebih lanjut.
Situasi ini membuat klaim mengenai lahirnya “aturan baru” di front Lebanon masih belum teruji, sementara kalangan keamanan Israel memperingatkan bahwa ujian sesungguhnya bisa datang dalam waktu dekat apabila ketegangan kembali meningkat.
