PROGRES.ID, TEHERAN – Sejumlah sumber mengungkap isi rancangan nota kesepahaman (MoU) yang tengah dibahas antara Iran dan Amerika Serikat. Dokumen yang terdiri dari 14 poin itu memuat berbagai langkah besar, mulai dari penghentian perang secara permanen, pencabutan blokade laut, pelonggaran sanksi, hingga pencairan dana Iran yang selama ini dibekukan.
Jika terealisasi, kesepakatan tersebut berpotensi menjadi salah satu terobosan diplomatik terbesar dalam hubungan Teheran dan Washington setelah bertahun-tahun diliputi ketegangan.
Berdasarkan informasi yang beredar, poin pertama dalam draf tersebut mengatur penghentian perang secara permanen dan segera di seluruh front konflik, termasuk di Lebanon. Amerika Serikat juga disebut akan memberikan jaminan untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri Iran serta menghormati kedaulatan Republik Islam tersebut.
Kesepakatan itu juga mencakup pengakhiran blokade laut yang dijadwalkan selesai dalam waktu 30 hari. Sebagai bagian dari pengaturan yang sama, Selat Hormuz akan kembali dibuka untuk pelayaran internasional dalam periode yang sama berdasarkan mekanisme yang disepakati Iran.
Selain itu, Washington dikabarkan akan menarik pasukannya dari wilayah sekitar Iran serta berkomitmen untuk tidak menambah kekuatan militer di kawasan selama proses perundingan berlangsung.
Dari sisi ekonomi, draf tersebut memuat sejumlah konsesi penting. Amerika Serikat disebut akan menangguhkan sanksi terhadap penjualan minyak, produk petrokimia, dan turunannya, sekaligus memberikan akses penuh kepada Iran terhadap pendapatan hasil ekspor tersebut.
Tak hanya itu, sebanyak 24 miliar dolar AS dana Iran yang selama ini dibekukan direncanakan akan dicairkan selama masa negosiasi final yang berlangsung 60 hari. Setengah dari dana tersebut harus tersedia sebelum perundingan tahap akhir dimulai.
Dalam dokumen yang sama, Amerika Serikat dan sekutunya juga disebut akan diminta menyusun program rekonstruksi ekonomi Iran dengan nilai minimal 300 miliar dolar AS untuk membantu pemulihan pascakonflik.
Perundingan lanjutan selama 60 hari dirancang untuk menghasilkan kesepakatan final yang berfokus pada isu nuklir dan pencabutan berbagai sanksi. Kesepakatan akhir nantinya juga akan mencakup penghapusan sanksi primer dan sekunder Amerika Serikat serta berbagai pembatasan yang terkait dengan keputusan Dewan Keamanan PBB dan Badan Energi Atom Internasional (IAEA).
Sebagai imbalannya, Iran akan menegaskan kembali komitmennya terhadap Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dan menyatakan tidak akan memproduksi senjata nuklir.
Draf tersebut juga mengatur pembentukan mekanisme pengawasan untuk memastikan seluruh poin kesepakatan dijalankan oleh kedua pihak. Apabila tercapai, kesepakatan final akan disahkan melalui resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Menariknya, rancangan itu secara tegas membatasi ruang lingkup negosiasi. Pembahasan hanya akan difokuskan pada isu pengayaan uranium, material nuklir yang diperkaya, pencabutan sanksi, serta program rekonstruksi ekonomi Iran.
Sementara itu, program rudal balistik Iran dan dukungan Teheran terhadap kelompok-kelompok perlawanan di kawasan dilaporkan tidak akan menjadi bagian dari agenda perundingan.
Hingga saat ini, baik pemerintah Iran maupun Amerika Serikat belum memberikan konfirmasi resmi mengenai keaslian maupun status draf nota kesepahaman tersebut. Namun, kemunculan rincian isi dokumen itu memicu perhatian luas karena berpotensi menjadi landasan bagi kesepakatan yang dapat mengubah dinamika politik dan keamanan di Timur Tengah.
