PROGRES.ID, ISLAMABAD – Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, mengumumkan bahwa Iran dan Amerika Serikat telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik yang selama ini berlangsung antara kedua negara. Menurutnya, hasil pembicaraan intensif tersebut akan dituangkan dalam sebuah nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang dijadwalkan ditandatangani di Jenewa, Swiss, pada Jumat mendatang.
Pernyataan Sharif muncul di tengah perkembangan diplomatik yang disebut-sebut membuka jalan bagi penghentian permanen operasi militer di berbagai front, termasuk wilayah Lebanon. Ia menyebut kedua pihak telah menyepakati penghentian segera seluruh aktivitas militer sebagai bagian dari kesepakatan damai yang sedang difinalisasi.
Konfirmasi serupa disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi. Ia mengatakan dokumen MoU antara Teheran dan Washington telah rampung dan siap ditandatangani secara resmi di Swiss. Selain itu, Gharibabadi menyatakan blokade laut Amerika Serikat terhadap Iran akan segera berakhir, bersamaan dengan penghentian permanen perang yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel di berbagai kawasan.
Meski demikian, situasi keamanan di kawasan masih menunjukkan ketegangan. Pada hari yang sama, Israel melancarkan serangan udara baru ke kawasan pinggiran selatan Beirut, Lebanon. Serangan tersebut memicu reaksi keras dari pejabat Iran yang menegaskan bahwa keamanan Lebanon tetap menjadi bagian penting dari setiap kesepakatan yang dibahas.
Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohammad Bagher Zolqadr, memperingatkan bahwa respons terhadap serangan Israel disebut “sudah dekat”. Ia menegaskan bahwa serangan terhadap Lebanon dianggap sebagai pelanggaran terhadap garis merah Iran.
Sementara itu, Panglima Markas Pusat Khatam al-Anbiya, Mayor Jenderal Ali Abdollahi, menyatakan pasukan Iran berada dalam kondisi siaga penuh. Ia memperingatkan bahwa setiap kesalahan perhitungan dari pihak lawan akan dibalas dengan serangan yang menghantam pusat kekuatan musuh.
Pernyataan serupa juga disampaikan Wakil Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) bidang politik, Mayor Jenderal Yadollah Javani, yang menegaskan kesiapan penuh angkatan bersenjata Iran untuk menghadapi segala bentuk ancaman.
Ketua Parlemen Iran sekaligus negosiator utama Teheran, Mohammad Bagher Qalibaf, menuding serangan Israel ke Beirut menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden AS Donald Trump tidak memiliki kemauan atau kemampuan yang cukup untuk memastikan komitmennya dijalankan.
Qalibaf juga menegaskan bahwa Israel tidak akan mampu memisahkan satu bagian pun dari poros perlawanan di kawasan. Menurutnya, kombinasi diplomasi Iran dan perlawanan Lebanon akan menjamin kedaulatan negara tersebut serta menggagalkan upaya-upaya yang dapat memicu perang lebih luas.
Di sisi diplomatik, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan bahwa setiap arsitektur keamanan baru di kawasan Asia Barat yang mengabaikan peran Iran tidak akan berhasil. Ia kembali menyerukan pembentukan mekanisme keamanan regional yang inklusif.
Di Lebanon, kelompok perlawanan Hezbollah dilaporkan terus menghadapi upaya infiltrasi pasukan Israel di wilayah selatan negara itu. Bentrokan terjadi dengan penggunaan roket dan pesawat nirawak kamikaze yang menyasar konsentrasi pasukan dan kendaraan militer Israel.
Pemerintah Lebanon juga mengajukan dua pengaduan resmi kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dewan Keamanan PBB terkait serangan-serangan Israel di wilayahnya.
Di sisi lain, kritik terhadap kemungkinan kesepakatan Iran-AS juga muncul dari dalam Israel. Mantan Perdana Menteri Israel, Yair Lapid, menilai kesepakatan tersebut tidak akan memenuhi tujuan perang yang selama ini diklaim pemerintah Israel. Ia bahkan menyebut gencatan senjata yang sedang dibahas sebagai “bencana politik” bagi Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.
Perkembangan terbaru ini terjadi ketika konflik memasuki hari ke-106 sejak pecahnya perang dan hari ke-66 sejak diberlakukannya gencatan senjata, sementara perhatian dunia kini tertuju pada penandatanganan MoU yang diklaim dapat mengubah peta politik dan keamanan kawasan Timur Tengah.
