PROGRES.ID -Pemerintah nampaknya cukup percaya diri bahwa rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur selambat-lambatnya tahun 2024 akan tetap berlanjut, meskipun pada tahun yang sama Presiden Joko Widodo akan lengser.
Deputi Pengembangan Regional Bappenas, Rudy Prawiradinata, kepada VOA mengatakan jaminan kontinuitas daripada pemindahan ibu kota ini adalah perubahan UU yang nanti akan diajukan kepada DPR RI. Menurut Rudy, seperti diketahui bahwa Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 2019 lalu telah menyampaikan rencana pemindahan ini di hadapan anggota dewan. Surat pemberitahuan pun sudah dikirim kepada DPR RI.
“Selama ini kita sedang menyiapkan RUU untuk ibu kota yang baru. Itu kan harus ada UU… jadi nanti ada UU ibu kota yang baru, masuk UU daerah khusus Jakarta sebagai pusat ekonomi, jadi kemungkinan akan ada 2 UU. UU kan formalnya, informalnya pemerintah akan melakukan pendekatan-pendekatan dengan semua pihak terkait, tentunya dengan parlemen, mitra pemerintah di dalam pembangunan ini,”ujar Rudy.
Ditambahkannya, Rudy cukup yakin bahwa proses pemindahan ibu kota tidak akan menemui hambatan yang berarti, karena hal yang melatarbelakanginya pun cukup kuat. Pertama, kata Rudy, ibu kota itu haruslah menunjukkan identitas bangsa Indonesia. Menurutnya, ibu kota yang ada saat ini yaitu DKI Jakarta, tidak sepenuhnya mencerminkan bangsa Indonesia karena merupakan peninggalan penjajahan Belanda.
Kedua, beban DKI Jakarta, utamanya Pulau Jawa sudah terlalu berat. Saat ini 58 persen perekonomian terpusat di Pulau Jawa sehingga tidak terjadi pemerataan ekonomi. Padahal sumber daya ekonomi dan manusia di luar Pulau Jawa masih berlimpah dan berkualitas.
“Sekarang presiden sudah mengumumkan di satu lokasi, jadi kita nanti akan lebih fokus untuk menjelaskan, menyiapkan naskah akademiknya, karena RUU harus ada naskah akademiknya. Lalu kita akan segera menyampaikan ke DPR. Operasionalnya dilakukan setelah ibu kota siap… Nanti Presiden pindah ke sana, beberapa mentri utama juga sudah pindah. Mungkin nanti tidak semua kementerian akan pindah,” jelasnya.
Rudy yakin rencana ini akan berhasil, mengingat bannyak juga negara di dunia yang memisahkan ibu kota nya dengan pusat perekonomian seperti Amerika Serikat.
“Selalu optimis. Sekarang gini kalau kita lihat dari yang kontra, tentunya presiden punya tim untuk mengkomunikasikan dengan baik. Saya optimis sih pasti bisa, presiden pendekatannya sangat luwes. Di sisi lain dia punya ketegasan, MRT bisa jalan kan pas beliau gubernur, padahal itu sudah tertahan selama 15 tahun, terlambat sekali, jadi bebannya berat,” paparnya.
Ketua DPR : Sudah Terima Surat Presiden, Siap Dukung Tapi Pembahasan di DPR Periode Mendatang
Ditemui secara terpisah, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, mengatakan pihaknya sudah menerima surat pemberitahuan dari Presiden Joko Widodo terkait hal ini dan kini menunggu RUU yang akan disampaikan oleh pemerintah. Prinsipnya, kata Bambang DPR akan mendukung sejauh hal itu demi kepentingan masyarakat, namun pembahasan lebih jauh akan dilakukan periode mendatang karena DPR periode saat ini akan segera berakhir.
“Kalau periode depan ya nanti membahasnya. Yang sekarang ini yang kami terima adalah hasil kajian yang disampaikan oleh kami dan mohon untuk beri dukungan. Nah itu sudah disampaikan kepada pihak internal, lalu sudah kita bahas di rapat pimpinan dan kita serahkan nanti komisi II untuk melakukan pembahasannya. Jadi belum masuk kepada pembahasan UU,”ujar Bambang.
- Baca Selanjutnya: Komisi II Bakal Jadi Mitra Terkait Perubahan UU Ibu Kota
