PROGRES.ID, JAKARTA – Aksi 212 akan digelar besok, Selasa, 21 Februari 2017. Misi yang diserukan kali ini adalah agar Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama segera dinonaktifkan. Beberapa tokoh agama dan ulama disebut-sebut akan ikut memimpin aksi 212 yang rencananya di pusatkan ke Gedung DPR RI itu.
Rizieq Shihab dan KH Ma’ruf Amin adalah beberapa nama yang dikabarkan akan ikut memimpin aksi tersebut. Namun keduanya dipastikan absen dan menyatakan tidak akan ikut dalam aksi tersebut
Dari warta TribunNews (20/1), Rais Aam PBNU yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Ma’ruf Amin dengan tegas menyatakan tidak akan mengikuti aksi tersebut, sebab demo itu (212) dinilainya sarat motif politik.
“Saya berulangkali menyampaikan bahwa saya tidak pernah dilibatkan dan melibatkan diri aksi demo. Termasuk demo 212. Sebab demo itu sangat politis,” Ujar Kiai Ma’ruf beberapa waktu lalu.
Bahkan cicit ulama besar Syeikh Nawawi Al-Bantani itu mengaku telah menginstruksikan kepada umat Islam khususnya warga Nahdliyin agar tidak ikut turun dalam aksi.
“Saya sudah sampaikan kepada Kapolri (Jenderal Tito Karnavian) dalam pertemuan di Pondok Pesantren Tanara (Banten) beberapa waktu lalu. Saya akan melarang, umat Islam ikut demo yang bernuansa politik,” tuturnya.
Sementara itu, dilansir oleh Detiknews, Tim Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI) menyatakan tidak ikut dalam aksi 21 Februari (212) besok. Selain itu, Ketua Dewan Pembina GNPF MUI Rizieq Syihab dan FPI juga dipastikan absen dalam aksi tersebut. Hal itu disampaikan oleh pengacara GNPF MUI, Kapitra Ampera.
“Dalam aksi 212, 21 Februari 2017, pengurus GNPF tidak ikut aksi. Habib Rizieq selaku Dewan Pembina, termasuk Pak Munarman tidak ikut turun karena itu domainnya umat. Tiga tokoh ini tidak akan ikut aksi kecuali ada kejadian yang tidak kita inginkan,” ujar Kapitra yang didampingi oleh Munarman di Masjid Al Ittihad, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (19/2)
Kepolisian Akan Tindak Tegas Jika Sampai Duduki Gedung DPR
Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Suntana mengingatkan kepada massa Forum Umat Islam (FUI) yang akan melakukan aksi 212 Jilid II, Selasa 21 Februari besok, untuk tidak menduduki gedung DPR/MPR. Polisi akan mengambil langkah tegas jika itu sampai terjadi.
“Pada prinsipnya kantor DPR itu kan lambang negara, polisi tidak akan memberikan izin, kita akan melakukan tindakan tegas kalau mereka menduduki (gedung DPR). Itu tidak benar, itu melanggar aturan,” ujar Suntana kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (20/2/2017).
Sebelumnya, Polda Metro Jaya memang telah menerima surat pemberitahuan dari koordinator aksi terkait rencana demo tersebut, pada Sabtu (18/2) kemarin. Pihak kepolisian juga telah siap untuk mengamankan aksi tersebut. Polri akan menurunkan 10 ribu lebih personel. Massa demo rencananya akan melakukan aksi selepas salat subuh.
“Polri sudah menyiapkan pengamanannya, kita akan kerahkan 10 ribu lebih personel untuk mengamankan aksi 21 Februari tersebut. Akan kita kawal dan kita jaga,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono. (dsy)
