YOGYAKARTA, PROGRES.ID – Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, pada Selasa (21/5) pagi menyatakan bahwa keputusan KPU adalah langkah konstitusional. Karena itulah, selain menerima hasil Pemilu, Muhammadiyah juga meminta seluruh pihak menghormati keputusan KPU.
“PP Muhammadiyah dan kita warga negara Indonesia, telah menerima pengumuman resmi KPU Indonesia mengenai hasil Pemilu. KPU telah melakukan langkah konstitusional, dan tentu semua pihak, warga bangsa, dan komponen bangsa, serta kekuatan politik dan seluruhnya, menghormati keputusan KPU itu sebagai keputusan konstitusional,” ujar Haedar.
Pernyataan itu disampaikan Haedar Nashir usai bertemu Sri Sultan Hamengkubuwono X di kantor Gubernur DIY, kompleks Kepatihan. Seperti diketahui bersama, KPU telah menyelesaikan proses penghitungan suara dan mengumumkan pasangan Jokowi-Ma’ruf sebagai pemenang Pemilu pada Selasa dini hari.
Muhammadiyah menegaskan, keputusan KPU sebagai langkah konstitusional yang harus dihormati semua pihak. Karena itu, bagi pihak-pihak yang memandang masih ada masalah, pelanggaran dan kecurangan menyangkut hasil Pemilu, langkah konstitusional adalah membawa ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Di sisi yang lain, lanjut Haedar, Muhammadiyah juga berharap MK mampu menyerap aspirasi dan keberatan itu secara seksama, transparan, obyektif, dan profesional. MK harus berdiri tegak di atas keadilan dan konstitusi. MK diharapkan tidak menutup mata dari aduan menyangkut pelanggaran, kesalahan dan kecurangan Pemilu.
Muhammadiyah Menyatakan Menerima Hasil Pemilu
“Kami percaya, bahwa MK akan menjalankan tugas konstitusional itu dengan cara yang juga konstitusional, adil dan ada moralitas yang terpercaya. Dengan begitu, masyarakat juga akan percaya,” sambung Haedar.
Bagi mereka yang ingin menyampaikan aspirasi di ruang publik, Muhammadiyah berpesan agar dilakukan sesuai aturan dan konstitusi. Aparat juga dipesan untuk tidak bertindak represif. Imbauan Muhammadiyah kepada masyarakat adalah agar tetap tenang, dewasa, dan menghormati keputusan konstitusional ini. Masyarakat harus mampu menciptakan situasi damai, bersatu dan melangkah ke depan secara kolektif. Haedar mengingatkan, bahwa Indonesia adalah negara hukum.
Muhammadiyah juga menyampaikan belasungkawa terhadap ratusan petugas pemungutan suara yang meninggal sebagai pahlawan. Penyelenggara Pemilu, pemerintah dan kekuatan politik diharapkan menjadikan kasus ini sebagai evaluasi Pemilu ke depan.
Selaras dengan bulan Ramadhan, Muhammadiyah meminta masyarakat juga berpuasa dari berbagai langkah, ucapan dan ujaran negatif. Namun lebih penting lagi, para pejabat negara juga berpuasa dari ucapan, langkah dan pernyataan yang merugikan. Kondisi ini diharapkan membuat pemenang Pemilu nyaman menunaikan amanat dan yang kalah akan legowo dan tetap berbakti kepada bangsa dan negara.
Sementara itu, pada Minggu (19/5) lalu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti jua menyampaikan pesan tertulis untuk menyikapi perkembangan yang ada. Abdul Mu’ti berpesan kepada warga Muhammadiyah agar menjadi warga negara yang santun, taat hukum, dan mengikuti khittah dan kepribadian Muhammadiyah. Ditegaskannya, Muhammadiyah mematuhi hukum yang berlaku di NKRI. Warga Muhammadiyah juga sebaiknya tidak mengikuti aksi massa pada 22 Mei, menerima apapun hasil Pemilu dan siapapun yang terpilih sebagai presiden-wakil presiden. “Dengan tetap berdasarkan tuntunan amar ma’ruf nahi munkar sesuai paham Muhammadiyah,” kata Abdul Mu’ti dalam pesannya.
Meski menghimbau tidak ikut, Abdul Mu’ti tidak mempermasalahkan aksi rencananya akan digelar 22 Mei dengan catatan tidak menyalahi undang-undang. Abdul Mu’ti juga meminta lembaga penyelenggara Pemilu bekerja secara profesional. KPU dan Bawaslu, sebagai lembaga independen dihimbau adil dan tidak tunduk kepada siapapun, baik itu kelompok, pemerintah, partai politik, apalagi aksi massa.
“Kepada partai politik, para calon legislatif, dan calon presiden-wakil presiden beserta para pendukungnya, agar dapat berjiwa besar, legawa, arif, dan bijaksana menerima hasil-hasil Pemilu sebagai sebuah kenyataan dan konsekuensi kehendak rakyat Indonesia,” tambah Abdul Mu’ti.
Dihubungi terpisah, Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Sunanto turut mendukung sikap organisasi induk mereka.
“Karena apa yang disampaikan PP Muhammadiyah menyatakan sudah menerima, saya kira sudah selayaknya kita dukung dan mengamini setiap hasil Pemilu ini. Dan sah-sah saja kalau ditemukan hal-hal (terkait sengketa Pemilu), kemudian ada teman-teman melakukan gugatan, selama masih melalui jalur konstitusi, tetap akan kami dukung,” kata Sunanto.
Kepada kader Muhammadiyah yang berada dalam posisi mendukung masing-masing Paslon, Sunanto berpesan untuk mengambil sikap sesuai fakta yang ada. Apa yang disampaikan juga harus berdasar fakta dan rasional. Dia berpesan, agar kader muda Muhammadiyah tidak terjebak informasi liar yang berkembang di media sosial. Justru sebaliknya, dia meminta kader Muhammadiyah bisa ikut mendinginkan suasana dengan narasi keagamaan dalam berbagai kesempatan.
“Gerakan Muhammadiyah, kan gerakan wathaniyah, yang ada di jalan tengah dan selalu modern. Maka bagi mereka yang ada dalam gerakan yang berbeda dan selalu berseberangan, Muhammadiyah bisa menjadi tempat untuk menyatukan persepsi. Menjadi rumah bersama sehingga, rahmatan lil ‘alamin,” tambah pria yang akrab dipanggil Cak Nanto ini.
Usia hiruk-pikuk Pemilu ini, tambah Cak Nanto, ada tugas lebih besar bagi seluruh pihak. Tugas itu adalah mempersiapkan generasi bangsa, memperjuangkan nilai-nilai dakwah misalnya lewat jalur Muhammadiyah, dan tidak terus mempeributkan politik. [ns/ab]
