PROGRES.ID – Upaya diplomatik antara Amerika Serikat dan Iran kembali menemui jalan buntu. Perundingan intensif selama 21 jam yang berlangsung di Pakistan pada Sabtu (11/4/2026) berakhir tanpa kesepakatan.
Pihak Washington menilai Teheran tidak bersedia menerima sejumlah syarat yang diajukan, terutama terkait pembatasan program nuklir. Sebaliknya, Iran menganggap tuntutan tersebut tidak realistis dan mengabaikan hak-hak mereka sebagai negara berdaulat.
Kebuntuan ini menempatkan pemerintahan Presiden Donald Trump dalam posisi sulit. Menurut laporan The New York Times, Gedung Putih kini dihadapkan pada dua opsi yang sama-sama berisiko: melanjutkan negosiasi panjang dengan Iran atau kembali pada jalur konfrontasi yang berpotensi memicu konflik besar.
Pejabat pemerintah menyatakan keputusan akhir akan berada di tangan Trump. Namun, kedua pilihan tersebut dinilai membawa konsekuensi strategis dan politik yang tidak ringan, termasuk dampak terhadap stabilitas energi global dan potensi perebutan kendali atas Selat Hormuz.
Wakil Presiden JD Vance hanya memberikan sedikit komentar terkait isi pembicaraan. Ia mengisyaratkan bahwa AS telah menyampaikan proposal final yang bertujuan menghentikan program nuklir Iran secara permanen.
“Kami sudah sangat jelas mengenai batasan dan kompromi yang bisa kami tawarkan. Namun, mereka memilih untuk tidak menerimanya,” ujarnya.
Hasil perundingan kali ini disebut tidak jauh berbeda dengan negosiasi sebelumnya di Jenewa pada Februari lalu yang juga berakhir tanpa kesepakatan dan berujung pada meningkatnya ketegangan.
Pemerintahan Trump sebelumnya diyakini berharap tekanan militer besar-besaran dapat memaksa Iran mengubah sikap. Pentagon bahkan mengklaim lebih dari 13.000 target telah dihantam dalam konflik sebelumnya. Meski demikian, strategi tersebut tampaknya belum menghasilkan perubahan signifikan.
Dalam sejarahnya, kesepakatan besar terakhir antara Washington dan Teheran yang dicapai pada era Barack Obama membutuhkan waktu negosiasi hingga dua tahun, dengan berbagai kompromi, termasuk pembatasan bertahap aktivitas nuklir Iran hingga 2030.
Kali ini, perbedaan posisi tetap tajam. Iran disebut hanya bersedia menangguhkan sementara aktivitas nuklirnya, tanpa menyerahkan cadangan uranium tingkat tinggi atau menghentikan kemampuan pengayaan di dalam negeri. Bagi Teheran, hal tersebut merupakan hak yang dijamin dalam perjanjian nonproliferasi nuklir. Namun, bagi Washington, sikap itu menunjukkan Iran tetap ingin mempertahankan opsi untuk mengembangkan senjata nuklir.
Di tengah tekanan tersebut, Iran justru menunjukkan sikap yang semakin tegas. Dalam pernyataan resminya, pemerintah Iran menegaskan bahwa berbagai kerugian akibat konflik tidak akan melemahkan tekad mereka untuk mempertahankan kepentingan nasional.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, menegaskan bahwa jalur diplomasi masih terbuka, namun keberhasilannya bergantung pada itikad baik dari pihak AS serta pengakuan terhadap hak-hak Iran.
Ia juga mengingatkan bahwa proses negosiasi tidak bisa diselesaikan dalam satu pertemuan saja. Menurutnya, komunikasi dengan negara-negara mitra, termasuk di kawasan, akan terus berlanjut.
Kebuntuan ini kembali menempatkan hubungan AS–Iran di titik kritis, dengan dunia kini menanti apakah kedua pihak akan kembali ke meja perundingan atau justru melangkah menuju eskalasi konflik yang lebih luas.
