PROGRES.ID– Sebanyak 170 anggota unit pasukan khusus utama tentara Israel mengancam mogok sebagai akibat dari keputusan pemerintah untuk mempercepat revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Peradilan. Sebuah surat telah diberikan kepada komandan unit komando elit Sayeret Matkal. Isinya, pengumuman bahwa mulai minggu depan, 170 cadangan aktif di unit tersebut akan menghentikan layanan mereka.
“Kami menyadari potensi kerugian yang akan ditimbulkan oleh mogok kami dalam tugas cadangan di unit ini, tetapi saat ini kami tidak memiliki tindakan lain untuk menghentikan kerusakan yang akan diakibatkan oleh RUU tersebut, yang akan berdampak pada kami semua,” demikian bunyi surat tersebut, seperti dilaporkan oleh Times of Israel pada hari Minggu (16/7/2023). Dalam laporan Channel 12 disebutkan bahwa setidaknya 80 cadangan aktif dari Sayeret Matkal telah menandatangani surat tersebut dalam beberapa hari terakhir.
Unit Sayeret Matkal bertanggung jawab terutama atas misi pengumpulan intelijen di belakang garis musuh. Mereka juga ditugaskan untuk melawan terorisme dan melakukan operasi penyelamatan sandera.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pernah bertugas di unit ini. Selain itu, sejumlah tokoh penting dalam pemerintahan seperti Naftali Bennett dan Ehud Barak juga berasal dari Sayeret Matkal.
Ancaman mogok ini jelas-jelas mengancam kemampuan militer Angkatan Pertahanan Israel. Kepala Staf IDF, Herzi Halevi, menyatakan bahwa pasukan yang absen dari sesi latihan akan merusak kesiapan militer. Sementara itu, sejumlah pejabat mengaku khawatir terhadap fenomena ini, tetapi ada juga yang menganggapnya sepele.
Saat ini, koalisi sedang mengusulkan perombakan UU yang bertujuan untuk mencegah peradilan membatalkan atau bahkan membahas keputusan pemerintah dan menteri berdasarkan ‘kewajaran’ mereka.
Meskipun terjadi protes, termasuk unjuk rasa mingguan untuk mendesak pemerintah untuk mundur, koalisi berjanji untuk terus maju. Para kritikus menilai bahwa perombakan UU ini akan melemahkan pengadilan dan menghilangkan pengawasan terhadap kekuasaan pemerintah. Demokrasi jelas berada dalam bahaya.
Gelombang protes pun bermunculan. Pada hari Jumat, beberapa pilot cadangan memberitahu Komandan Angkatan Udara, Tomer Bar, bahwa mereka akan berhenti melapor untuk pelatihan mulai minggu depan. Sebanyak 106 cadangan angkatan udara yang bertugas di pos-pos non-tempur telah memberi tahu militer bahwa mereka akan menghentikan kehadiran mereka untuk tugas sukarela.(**)
