PROGRES.ID – Pemerintah Amerika Serikat menyatakan telah mengakhiri operasi militer ofensif terhadap Iran yang dikenal sebagai “Epic Fury”. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menegaskan bahwa tahap serangan telah selesai dan kini Washington memasuki fase baru yang berfokus pada pengamanan jalur pelayaran strategis.
Dalam konferensi pers di Gedung Putih, Rubio menyebut operasi tersebut telah mencapai tujuannya. Ia menambahkan bahwa langkah berikutnya adalah memastikan kembali kelancaran arus pelayaran di Selat Hormuz, yang selama ini terganggu akibat meningkatnya ketegangan di kawasan.
Meski demikian, Presiden Donald Trump mengisyaratkan pendekatan yang lebih hati-hati. Ia menyatakan bahwa misi pertahanan lanjutan, yang disebut “Project Freedom”, akan dihentikan sementara guna memberi ruang bagi peluang tercapainya kesepakatan dengan Iran, menyusul permintaan dari sejumlah negara termasuk Pakistan.
Pergeseran kebijakan ini terjadi hanya dalam hitungan jam setelah pejabat tinggi AS sebelumnya mempromosikan operasi baru tersebut sebagai langkah penting untuk mengamankan jalur perdagangan internasional.
Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menyatakan bahwa misi pertahanan diluncurkan sebagai respons terhadap tindakan Iran yang dianggap mengganggu kebebasan navigasi. Ia menegaskan bahwa Washington tidak mencari konflik, namun tidak akan membiarkan jalur perdagangan global terhambat.
Meski gencatan senjata antara AS dan Iran masih berlaku, pejabat militer menyebut adanya sejumlah insiden sejak kesepakatan itu diberlakukan. Ketua Kepala Staf Gabungan AS, Dan Caine, mengungkapkan bahwa Iran telah beberapa kali menargetkan kapal komersial, menyita kapal kontainer, serta melancarkan serangan terhadap pasukan AS, meski intensitasnya dinilai belum memicu perang skala penuh.
Gangguan tersebut berdampak signifikan terhadap perdagangan global. Lebih dari 1.500 kapal dilaporkan tertahan di kawasan Teluk Persia, memicu lonjakan biaya pengiriman dan tekanan pada pasar energi dunia.
Trump sendiri menyatakan bahwa Iran memahami batasan yang harus dipatuhi dalam gencatan senjata, meskipun ia mengakui adanya serangan skala kecil terhadap kapal-kapal di wilayah tersebut.
Di sisi lain, militer AS mulai menunjukkan kehadirannya secara lebih nyata di kawasan, dengan pengawalan kapal-kapal dagang menggunakan kapal perang. Pemerintah AS menyebut langkah ini sebagai upaya menjamin keamanan jalur pelayaran internasional.
Namun, Iran memberikan pandangan berbeda. Ketua parlemen Iran, Mohammad Ghalibaf, menilai situasi di Selat Hormuz justru dipicu oleh tindakan Amerika Serikat dan sekutunya yang dianggap melanggar kesepakatan gencatan senjata.
Ketegangan juga meluas ke kawasan lain. Uni Emirat Arab melaporkan sistem pertahanannya aktif menghadapi ancaman rudal dan drone dalam dua hari berturut-turut, menandai meningkatnya risiko konflik regional.
Sementara itu, Iran membantah memiliki rencana serangan terhadap fasilitas energi di kawasan tersebut. Seorang pejabat militer Iran menyebut insiden yang terjadi merupakan respons terhadap upaya AS membuka jalur pelayaran yang dianggap melanggar kedaulatan.
Hingga kini, situasi di kawasan Teluk tetap rapuh. Meski operasi ofensif telah dihentikan, ketegangan antara kedua pihak masih tinggi, dengan diplomasi dan kekuatan militer berjalan beriringan dalam menentukan arah konflik selanjutnya.
