PROGRES.ID – Penasihat senior Pemimpin Revolusi Islam Iran, Mohsen Rezaei, menegaskan bahwa Tehran tidak akan membiarkan Amerika Serikat keluar begitu saja dari krisis kawasan tanpa membayar ganti rugi atas kerusakan yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun.
Dalam wawancaranya dengan Al Mayadeen, Rezaei menyebut Iran menolak rencana Presiden AS Donald Trump terkait Selat Hormuz yang dinilai tidak realistis dan hanya bertujuan menciptakan manuver politik sebelum Washington meninggalkan kawasan.
Menurutnya, AS kini berupaya menampilkan aksi simbolis terkait pembukaan kembali Selat Hormuz sebelum menarik diri dari konflik regional. Namun, Iran menegaskan tidak akan membiarkan skenario tersebut terjadi begitu saja.
Menukil PressTV.ir, Rezaei, yang juga merupakan anggota Dewan Kemaslahatan Iran, menekankan bahwa Tehran harus memperoleh hasil konkret dari perundingan tidak langsung dengan Washington, termasuk keuntungan nyata bagi kepentingan nasional Iran.
Ia juga menegaskan bahwa Amerika Serikat wajib bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang dialami Iran akibat kebijakan dan konflik selama bertahun-tahun.
“Kami akan tetap menuntut hak dan kompensasi kami, bahkan jika pasukan Amerika meninggalkan kawasan dan kembali ke negaranya. Selama 47 tahun kami menghadapi tekanan mereka dan akan terus melanjutkan jalur perlawanan,” ujar Rezaei.
Selain itu, Rezaei menilai keamanan kawasan Timur Tengah seharusnya dijaga oleh negara-negara regional tanpa campur tangan kekuatan asing. Ia menyerukan penarikan seluruh pasukan asing, baik Amerika maupun Eropa, dari wilayah tersebut.
Menurutnya, negara-negara besar di kawasan seperti Iraq, Egypt, Pakistan, dan Saudi Arabia mampu membangun sistem keamanan regional secara mandiri melalui pembentukan dewan keamanan kawasan.
Ketegangan terbaru bermula setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan besar terhadap Iran menyusul pembunuhan sejumlah petinggi militer Iran serta Pemimpin Revolusi Islam Iran, Ayatollah Ali Khamenei.
Sebagai balasan, angkatan bersenjata Iran melakukan lebih dari 100 gelombang serangan selama 40 hari yang menyasar aset militer AS dan Israel, dan diklaim menyebabkan kerusakan besar.
Gencatan senjata selama dua pekan kemudian dimediasi oleh Pakistan pada 8 April, membuka jalan bagi perundingan di Islamabad. Dalam pembicaraan itu, Iran mengajukan 10 poin tuntutan, termasuk penarikan pasukan AS dan pencabutan sanksi.
Meski negosiasi berlangsung intensif selama 21 jam pada 11 hingga 12 April, delegasi Iran akhirnya kembali ke Tehran tanpa mencapai kesepakatan. Iran menyebut kegagalan itu dipicu ketidakpercayaan mendalam terhadap komitmen Washington.
Tehran juga menegaskan bahwa pembahasan lanjutan terkait gencatan senjata hanya dapat dilakukan jika Amerika Serikat mencabut blokade laut yang dianggap melanggar kesepakatan gencatan senjata.
