PROGRES.ID – Pada Kamis (23/11/2023), Korea Utara mengumumkan penangguhan perjanjian lima tahun dengan Korea Selatan sebagai tindak balas terhadap peluncuran satelit mata-mata oleh Pyongyang. Pernyataan dari Kementerian Pertahanan Korea Utara, yang penuh kemarahan, mengikuti klaim media pemerintah bahwa pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, telah memeriksa foto-foto pangkalan militer AS di Guam melalui satelit mata-mata baru Pyongyang.
Korea Selatan, sebagai upaya balasan terhadap peluncuran satelit yang dikecam oleh AS dan sekutunya, memutuskan pada Rabu (22/11/2023) untuk menangguhkan sebagian perjanjian yang sama yang disepakati pada tahun 2018. Namun, pada Kamis, Korea Utara menyatakan pembatalan seluruh isi perjanjian tersebut.
Kementerian Pertahanan Korea Utara menyatakan niatnya untuk menarik langkah-langkah militer yang diambil untuk mencegah ketegangan dan konflik militer di berbagai bidang, termasuk darat, laut, dan udara. Mereka juga mengumumkan rencana untuk mengerahkan angkatan bersenjata yang lebih kuat dan perangkat keras baru di sepanjang Garis Demarkasi Militer.
Korea Utara menyatakan bahwa mereka “tidak akan pernah lagi terikat” dengan perjanjian tersebut. Sementara itu, Washington, Seoul, dan Tokyo mengutuk peluncuran satelit Malligyong-1 sebagai pelanggaran terhadap sanksi PBB. Foto-foto yang dirilis oleh KCNA menunjukkan Kim Jong-un menyaksikan peluncuran itu dengan senyuman.
Peluncuran ini merupakan upaya ketiga Korea Utara untuk menempatkan satelitnya di orbit Bumi dan yang pertama sejak pertemuan Kim dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Rusia pada bulan September tahun lalu. Meskipun militer Korea Selatan menyatakan bahwa satelit tersebut telah memasuki orbit, mereka juga memperingatkan bahwa masih terlalu dini untuk mengetahui apakah satelit tersebut berfungsi.
Kementerian Pertahanan Korea Utara kembali menegaskan bahwa peluncuran satelit adalah bagian dari “hak untuk membela diri” dan menolak respons “sangat histeris,” khususnya dari Korea Selatan. Mereka menuduh Korea Selatan meningkatkan provokasi militer dan menyatakan bahwa perjanjian tersebut “telah lama hanya menjadi secarik kertas.” Keputusan Korea Selatan untuk menangguhkan perjanjian dianggap sebagai tindakan “sembrono.”
KCNA melaporkan bahwa satelit Malligyong-1 akan memulai misi pengintaian resmi pada 1 Desember. Keberhasilan menempatkan satelit mata-mata ke orbit diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pengumpulan informasi intelijen Korea Utara, khususnya terhadap Korea Selatan. Washington menyatakan peluncuran tersebut sebagai “pelanggaran terang-terangan” terhadap resolusi PBB yang melarang uji coba teknologi balistik oleh Korea Utara.
