PROGRES.ID, WASHINGTON — Upaya pemerintahan Presiden Donald Trump menekan Iran melalui sanksi ekonomi menghadapi persoalan baru. Sistem keuangan Amerika Serikat yang menjadi salah satu instrumen utama penegakan sanksi justru disebut masih memiliki celah yang memungkinkan dana terkait Iran melewati jaringan perbankan internasional.

Laporan yang dihimpun dari sejumlah pejabat dan peneliti Barat menyebutkan, transaksi bernilai miliaran dolar yang berkaitan dengan Iran masih dapat melewati rekening kliring di bank-bank besar Amerika Serikat setiap tahunnya.

Skema tersebut memanfaatkan jaringan correspondent banking, yakni hubungan antara bank asing dan bank di AS yang memungkinkan transaksi internasional diproses melalui sistem keuangan Amerika. Jalur ini menjadi perhatian karena dapat digunakan untuk memproses transaksi yang pada akhirnya berkaitan dengan pihak-pihak yang berada di bawah sanksi Washington.

Temuan tersebut mendorong Departemen Keuangan AS memperketat upaya penegakan hukum melalui strategi yang disebut “Operasi Pengasingan Ekonomi”. Fokusnya adalah membongkar jaringan keuangan yang dinilai membantu Iran mempertahankan akses terhadap sistem keuangan global.

Washington juga memperingatkan kemungkinan penerapan sanksi sekunder terhadap lembaga keuangan asing yang dianggap membantu memfasilitasi transaksi dengan pihak Iran yang dikenai sanksi.

Pejabat senior Departemen Keuangan AS, Gene Lange, menegaskan bahwa lembaga keuangan tidak bisa mengabaikan kewajiban mereka terkait aturan sanksi Amerika.

“Di bawah kepemimpinan Presiden Trump, Departemen Keuangan telah memperjelas bahwa kepatuhan terhadap sanksi AS dan kewajiban hukum lainnya bukanlah pilihan,” kata Lange, dikutip The Wall Street Journal, Sabtu (5/9/2026).

Menurut dia, pemerintah AS kini akan meningkatkan upaya untuk menemukan dan menindak lembaga maupun perantara yang masih membantu aktivitas ekonomi Iran.

Jejak Transaksi Mengarah ke Bank di UEA

Salah satu kasus yang menjadi sorotan berkaitan dengan Banque Misr cabang Uni Emirat Arab (UEA).

Jaringan yang digunakan untuk memindahkan dana Iran disebut melibatkan perusahaan cangkang (shell companies) serta lembaga penukaran valuta yang beroperasi dari sejumlah pusat keuangan dunia, termasuk Hong Kong dan Dubai.

Entitas-entitas tersebut kemudian memanfaatkan bank asing yang memiliki hubungan koresponden dengan lembaga keuangan Amerika Serikat.

Banque Misr, bank milik negara Mesir, menjadi salah satu contoh. Cabangnya di UEA diketahui memiliki rekening koresponden pada bank-bank besar AS, termasuk JPMorgan Chase dan Citigroup.

Melalui jaringan tersebut, transaksi hingga US$1,8 miliar disebut dapat diproses tanpa secara langsung menunjukkan keterkaitannya dengan entitas Iran yang masuk daftar sanksi.

Kasus ini kemudian menjadi perhatian Departemen Keuangan AS. Washington mengambil langkah untuk membatasi akses rekening koresponden milik cabang Banque Misr di UEA yang diduga digunakan dalam jaringan pengadaan barang untuk Iran.

Barang yang menjadi bagian dari transaksi tersebut antara lain sekitar 150.000 papan sirkuit dan sensor produksi China. Komponen tersebut disebut ditujukan untuk kebutuhan industri militer dan produksi drone Iran.

Mantan pejabat Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, Elaine Dezenski, mengatakan jaringan keuangan semacam ini memang sulit dibongkar karena menggunakan lapisan perusahaan dan lembaga perantara.

Namun, menurutnya, kesulitan tersebut bukan berarti aliran dana Iran tidak dapat dilacak.

Ia menilai bank-bank AS maupun bank koresponden memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan sistem keuangan mereka tidak dimanfaatkan untuk menghindari sanksi.

Risiko Sanksi Terlalu Ketat

Di tengah upaya Washington mempersempit ruang gerak Iran, muncul pula kekhawatiran bahwa pengetatan berlebihan justru dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan.

Salah satunya adalah hilangnya sebagian akses terhadap informasi transaksi yang selama ini dapat digunakan sebagai sumber intelijen untuk memantau pergerakan dana Iran.

Selain itu, tekanan yang semakin besar terhadap transaksi berbasis dolar berpotensi mendorong Iran dan mitra dagangnya mencari jalur alternatif.

Penggunaan yuan China, sistem pembayaran di luar jaringan keuangan Barat, hingga aset digital dapat semakin berkembang apabila transaksi menggunakan dolar semakin sulit dilakukan.

Kondisi tersebut pada akhirnya juga menyentuh persoalan yang lebih besar, yakni posisi dolar AS sebagai mata uang cadangan utama dunia.

Mantan pejabat Departemen Keuangan AS, Alex Zerden, mengingatkan bahwa penggunaan sanksi secara agresif dapat memberikan insentif bagi negara lain untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar.

“Semakin sering Anda menggunakan alat-alat sanksi tersebut, semakin banyak insentif yang Anda ciptakan untuk mencari alternatif selain dollar,” ujar Zerden.

China dan otoritas Hong Kong sendiri telah menyampaikan keberatan terhadap penerapan sanksi sepihak Amerika Serikat. Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi global serta menimbulkan persoalan terkait penerapan hukum internasional.

Bagi Washington, tantangannya kini bukan sekadar memperketat sanksi terhadap Iran, tetapi juga memastikan upaya tersebut tidak justru mempercepat terbentuknya jalur keuangan alternatif yang berada di luar pengaruh Amerika Serikat.