PROGRES.ID – Dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, pemerintah telah menetapkan anggaran sebesar Rp525 triliun untuk subsidi dan kompensasi.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menjelaskan bahwa anggaran ini akan dialokasikan untuk subsidi energi seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik, serta sektor non-energi.
“APBN juga memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk subsidi yang secara artifisial menurunkan harga, seperti harga BBM, listrik, dan LPG,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2024, Jumat (16/8/2024) seperti dinukil dari CNNIndonesia.com.
Secara rinci, subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp394,3 triliun. Anggaran ini bertujuan untuk menjaga harga LPG 3 Kg, solar, minyak tanah, dan listrik tetap terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Subsidi kompensasi ini bertujuan untuk melindungi daya beli masyarakat di semua lapisan, baik miskin, menengah, maupun kaya,” jelasnya.
Sementara itu, subsidi dan kompensasi untuk sektor non-energi sebesar Rp131,3 triliun akan digunakan untuk mensubsidi pupuk, transportasi publik, Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM, petani, nelayan, serta insentif pajak yang ditanggung pemerintah untuk sektor usaha.
“APBN ini dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat agar konsumsi tetap stabil,” tambahnya.
Berdasarkan Buku Nota Keuangan II, belanja subsidi dalam RAPBN 2025 ditetapkan sebesar Rp309,1 triliun, yang terdiri dari subsidi energi sebesar Rp204,5 triliun dan non-energi sebesar Rp104,5 triliun.
Rincian subsidi energi meliputi:
- Jenis BBM tertentu: Rp26,7 triliun
- LPG 3 Kg: Rp87,6 triliun
- Listrik: Rp90,2 triliun
