PROGRES.ID – Kelompok Perjuangan Lebanon, Hizbullah menyatakan gencatan senjata yang mulai berlaku di Lebanon tidak lepas dari tekanan kuat Iran terhadap Amerika Serikat dan Israel. Meski demikian, mereka mengingatkan warga agar tetap waspada terhadap kemungkinan pelanggaran oleh Israel.
Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengumumkan gencatan senjata selama 10 hari dalam pidato di Gedung Putih. Namun sejumlah pejabat Lebanon menilai kesepakatan itu tercapai berkat campur tangan diplomatik Teheran.
Anggota parlemen Lebanon dari blok Loyalty to the Resistance, Hussein al-Hajj Hassan, mengatakan tekanan Iran menjadi faktor utama yang mendorong penghentian konflik.
Dalam pernyataannya kepada jaringan Al-Manar, ia juga menyebut komunikasi intensif antara Arab Saudi dan Iran ikut membantu tercapainya kesepakatan.
Pernyataan serupa disampaikan anggota parlemen Lebanon lainnya, Hassan Fadlallah. Ia menyebut Duta Besar Iran di Beirut telah memberi tahu pejabat Lebanon bahwa gencatan senjata akan dimulai pada Kamis malam.
Fadlallah menambahkan, Iran disebut akan memantau kepatuhan Amerika Serikat terhadap komitmen dalam perjanjian tersebut. Ia menegaskan kelanjutan negosiasi Iran-AS bergantung pada implementasi kesepakatan itu.
Hizbullah sendiri menegaskan kepatuhan mereka terhadap gencatan senjata hanya akan berlaku jika seluruh aksi militer dihentikan sepenuhnya.
Sumber militer Iran yang dikutip media Al Mayadeen menyebut Teheran sempat beberapa kali mempertimbangkan kembali operasi militernya setelah upaya diplomasi menemui hambatan.
Menurut sumber tersebut, Iran semula menghentikan serangan rudal dengan imbalan janji penghentian perang di Lebanon. Namun serangan disebut terus berlanjut sehingga Iran menetapkan tenggat akhir pada Rabu malam untuk menghentikan agresi.
Tekanan Iran juga dikaitkan dengan gencatan senjata sebelumnya antara Iran dan AS. Washington disebut sempat menerima proposal 10 poin dari Teheran yang mencakup penghentian serangan di Lebanon, sebelum berubah sikap akibat lobi Israel.
Beberapa laporan menyebut Iran bahkan mengancam memboikot perundingan di Islamabad jika serangan ke Lebanon tidak dihentikan.
Meski gencatan senjata resmi diumumkan, situasi di lapangan tetap rapuh. Kantor berita nasional Lebanon National News Agency melaporkan serangan Israel masih terjadi di dua kota di Lebanon selatan sesaat setelah perjanjian mulai berlaku.
Laporan itu menyebut wilayah Khiam dan Dibbine masih dibombardir, sementara aktivitas drone Israel terpantau di Rashaya dan lereng barat Gunung Hermon.
Menanggapi kondisi itu, Hizbullah meminta warga yang mengungsi agar belum kembali ke wilayah selatan Lebanon, Bekaa, maupun pinggiran selatan Beirut sampai situasi benar-benar jelas.
Kelompok tersebut menyebut Israel sebagai pihak yang kerap melanggar kesepakatan dan meminta pendukungnya tetap menahan diri.
Hussein al-Hajj Hassan juga mengatakan pihaknya sedang memantau apakah Israel benar-benar akan mematuhi gencatan senjata, menghentikan serangan ke desa-desa, serta menghentikan operasi pembunuhan.
Ia menegaskan tahap berikutnya harus mencakup penarikan pasukan Israel, pemulangan tahanan dan pengungsi, serta rekonstruksi wilayah yang rusak.
Di sisi lain, muncul pula pembicaraan langsung antara Israel dan pemerintah Lebanon yang didukung Barat. Setelah pertemuan pejabat diplomatik kedua negara di Amerika Serikat, Duta Besar Israel untuk AS Yechiel Leiter menyatakan Beirut dan Tel Aviv berada di sisi yang sama melawan Hizbullah.
Pernyataan itu memicu kritik di Lebanon. Banyak pihak menilai syarat perlucutan senjata Hizbullah sebagai bentuk tekanan politik yang berpotensi mengorbankan kedaulatan negara.
Desakan menuju gencatan senjata meningkat setelah serangan besar Israel ke Beirut pada 8 April yang menewaskan lebih dari 300 orang. Setelah itu, serangan ke ibu kota Lebanon disebut mereda, namun pertempuran di wilayah selatan terus berlangsung hingga kesepakatan terbaru diberlakukan.
