PROGRES.ID – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan menyetujui penjualan ribuan rudal pencegat dan layanan pertahanan senilai sekitar 17 miliar dolar AS kepada tiga negara Arab di Teluk Persia, yakni Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Bahrain.
Laporan The New York Times menyebut persetujuan itu diberikan meski persediaan rudal Amerika Serikat dilaporkan terus menipis setelah konflik selama 40 hari melawan Iran bersama Israel.
Penjualan terbaru tersebut disebut menjadi tambahan dari paket senjata lain senilai lebih dari 8,6 miliar dolar AS yang diumumkan pekan lalu.
Secara keseluruhan, Departemen Luar Negeri AS dikabarkan telah menyetujui transaksi persenjataan senilai sekitar 25,7 miliar dolar AS hanya dalam satu hari pada Jumat lalu.
Dalam pernyataannya, Departemen Luar Negeri AS mengatakan langkah darurat itu dimaksudkan untuk menunjukkan dukungan Washington terhadap para sekutunya di kawasan Teluk.
Seorang pejabat Kongres AS menyebut nilai transaksi masing-masing negara mencapai 9,3 miliar dolar AS untuk Kuwait, 6,25 miliar dolar AS untuk Uni Emirat Arab, dan 1,625 miliar dolar AS untuk Bahrain.
Data terbaru menunjukkan militer AS dan negara-negara Teluk menghabiskan lebih dari 1.900 rudal Patriot selama perang melawan Iran, terdiri dari sekitar 1.300 rudal milik AS dan 600 rudal milik negara-negara Teluk.
Padahal, perusahaan pertahanan Amerika hanya mampu memproduksi lebih dari 600 rudal Patriot setiap tahun. Dengan tingkat penggunaan tersebut, stok yang terpakai disebut setara dengan produksi selama tiga tahun.
Laporan itu juga menyebut tiap negara membeli dua jenis rudal pencegat Patriot. Dengan harga sekitar 4 juta dolar AS per unit, total pesanan dari tiga negara diperkirakan mencapai 4.250 rudal.
Jumlah tersebut belum termasuk pembelian lain dari Qatar senilai 4 miliar dolar AS untuk sekitar 1.000 rudal tambahan yang diumumkan pekan lalu.
Sistem pertahanan Patriot diproduksi oleh Raytheon, sementara rudalnya juga dipasok oleh Lockheed Martin.
Menurunnya stok rudal memicu kekhawatiran sejumlah pejabat Pentagon terkait kesiapan militer AS menghadapi konflik di kawasan lain.
Pentagon bahkan disebut harus mengalihkan persediaan amunisi dari komando militer di Asia dan Eropa ke kawasan Asia Barat, di tengah pandangan bahwa China tetap menjadi tantangan keamanan terbesar jangka panjang bagi Washington.
Pemerintahan Trump juga dilaporkan telah tiga kali menggunakan status darurat untuk mempercepat penjualan senjata ke Asia Barat tanpa melalui persetujuan penuh Kongres.
Anggota senior Partai Demokrat di Komite Urusan Luar Negeri DPR AS, Gregory Meeks, mengkritik kebijakan tersebut.
Menurutnya, penggunaan kewenangan darurat untuk transaksi senjata bernilai puluhan miliar dolar menunjukkan kegagalan pemerintah AS dalam mengelola konflik yang mereka pilih sendiri.
Ia menilai Washington tidak melakukan persiapan matang sebelum terlibat dalam perang dan kini terburu-buru mengisi kembali persenjataan sekutu-sekutunya di Teluk Persia sambil mengabaikan mekanisme persetujuan Kongres.
Konflik AS-Israel melawan Iran sendiri dimulai pada 28 Februari melalui serangan udara yang menewaskan sejumlah pejabat dan komandan senior Iran.
Negara-negara pesisir Teluk Persia juga dituduh memberikan akses kepada wilayah dan ruang udara mereka kepada AS dan Israel untuk melancarkan serangan terhadap Iran.
