PROGRES.ID – Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan menolak permintaan resmi Israel untuk meninjau memorandum of understanding (MoU) yang baru diumumkan antara Washington dan Teheran. Penolakan tersebut semakin memperlihatkan perbedaan sikap antara sekutu dekat itu terkait perkembangan terbaru di kawasan Timur Tengah.
Menurut laporan sejumlah media Israel, termasuk Channel 12, Tel Aviv telah mengajukan permintaan formal kepada Washington agar isi kesepakatan tersebut ditinjau kembali. Namun, permintaan itu ditolak. Bahkan, para pejabat Israel disebut belum mengetahui secara lengkap rincian MoU yang telah disepakati kedua negara.
Koresponden politik Channel 12, Yaron Avraham, mengungkapkan bahwa penolakan dari Washington terjadi di tengah meningkatnya kritik dari para pejabat Israel terhadap kesepahaman tersebut. Mereka menilai MoU itu tidak mengubah sikap dasar Israel terhadap Iran dan tetap menimbulkan sejumlah kekhawatiran strategis.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sendiri mengakui bahwa ia belum memahami secara penuh isi kesepakatan tersebut. Dalam konferensi pers pada Senin, Netanyahu mengatakan bahwa dirinya “tidak yakin dengan seluruh detail” yang terkandung dalam MoU tersebut.
Media-media berbahasa Ibrani juga melaporkan adanya kekecewaan mendalam di kalangan pejabat Israel. Sejumlah sumber menyebutkan bahwa otoritas Israel memandang kesepahaman itu secara negatif, terutama terkait ketentuan yang menyangkut penarikan pasukan dari Lebanon dan penghentian serangan terhadap negara tersebut.
Stasiun televisi i24 melaporkan bahwa sebagian pejabat Israel menilai isi MoU bertentangan dengan kepentingan keamanan mereka. Bahkan, seorang sumber yang tidak disebutkan namanya menggambarkan kesepakatan itu sebagai sebuah “aib” bagi Israel.
Di tengah polemik tersebut, para pejabat Israel juga dikabarkan telah menyampaikan kepada Washington bahwa mereka tidak merasa terikat oleh kesepahaman yang dicapai antara Amerika Serikat dan Iran.
“Kesepakatan dengan Iran dibuat oleh Trump, dan itu adalah keputusannya. Kami memiliki kepentingan kami sendiri,” kata Netanyahu.
Presiden AS sebelumnya mengumumkan gencatan senjata setelah eskalasi terbaru yang melibatkan serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Republik Islam Iran pada 7 April. Pengumuman itu muncul setelah Iran melancarkan serangkaian serangan balasan terhadap kepentingan kedua negara di kawasan.
Selain melakukan serangan balasan, Teheran juga mengambil langkah strategis dengan menutup Selat Hormuz bagi musuh-musuhnya dan sekutu mereka, sebuah jalur pelayaran vital bagi perdagangan energi global.
Iran juga menegaskan bahwa penghentian agresi harus berlaku di seluruh medan konflik, termasuk Lebanon. Pemerintah Iran berulang kali menekankan bahwa setiap serangan Israel di masa depan terhadap Lebanon, maupun keberlanjutan pendudukan wilayah yang baru dikuasai di negara tersebut, akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap memorandum of understanding yang telah disepakati.
Perbedaan pandangan antara Washington dan Tel Aviv terkait MoU ini menambah ketegangan diplomatik di tengah upaya menjaga stabilitas kawasan yang masih rentan terhadap konflik berskala lebih luas.
