PROGRES.ID — Iran meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam serangan Amerika Serikat yang menghantam sebuah rumah warga saat berlangsungnya pesta pernikahan di wilayah selatan Iran. Serangan tersebut dilaporkan menewaskan lima warga sipil, termasuk seorang anak berusia empat tahun, serta menyebabkan lebih dari 70 orang terluka.

Desakan itu disampaikan Duta Besar sekaligus kuasa usaha Iran untuk PBB, Gholamhossein Darzi, melalui surat yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Presiden Dewan Keamanan pada Rabu.

Darzi menyampaikan surat tersebut setelah serangkaian serangan terbaru Amerika Serikat terhadap sejumlah kota di Iran bagian selatan. Menurut pemerintah Iran, rangkaian serangan itu secara keseluruhan menyebabkan sedikitnya 18 orang meninggal dunia dan 108 lainnya mengalami luka-luka.

Salah satu serangan terjadi di Kouhestak, Kabupaten Sirik, Provinsi Hormozgan. Rumah yang menjadi sasaran merupakan kediaman warga yang tengah digunakan untuk menggelar acara pernikahan ketika serangan berlangsung.

Iran menyebut serangan tersebut sebagai tindakan serius terhadap warga sipil. Darzi menilai serangan yang secara sengaja menargetkan masyarakat, termasuk anak-anak, bertentangan dengan prinsip dasar hukum humaniter internasional.

“Penargetan terhadap warga sipil dan anak-anak merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang,” tulis Darzi dalam suratnya.

Ia juga mengatakan insiden di Kouhestak bukan kejadian yang berdiri sendiri. Menurutnya, serangan Amerika Serikat dan Israel dalam beberapa waktu terakhir telah menyasar berbagai fasilitas sipil di sejumlah wilayah Iran.

Dalam surat tersebut, Iran menyatakan bahwa sejak 28 Februari, serangan berulang kali mengenai sejumlah objek sipil dan infrastruktur penting. Sasaran yang disebut antara lain sekolah, rumah sakit, bandara, kawasan permukiman, jembatan, jalan raya, hingga fasilitas perkeretaapian.

Darzi turut menyinggung serangan terhadap sebuah sekolah dasar di Minab, Provinsi Hormozgan, pada 28 Februari. Berdasarkan keterangan yang dicantumkan dalam surat tersebut, lebih dari 168 siswa, yang mayoritas merupakan anak perempuan berusia 7 hingga 12 tahun, bersama guru dan staf sekolah tewas dalam serangan itu. Sebanyak 110 orang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka.

Iran menilai korban sipil dan kerusakan fasilitas umum tidak semestinya dianggap sebagai dampak sampingan dari operasi militer.

“Pembunuhan warga sipil secara sengaja maupun tanpa pandang bulu, terutama anak-anak, serta penghancuran infrastruktur sipil tidak dapat dinormalisasi atau dibenarkan hanya dengan menyebutnya sebagai korban collateral damage,” kata Darzi.

Dalam suratnya, Darzi juga membela tindakan militer Iran sebagai bentuk penggunaan hak membela diri. Ia menyatakan Iran memiliki hak inheren untuk melakukan pertahanan diri sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Piagam PBB.

Iran kemudian meminta Dewan Keamanan PBB mengambil sejumlah langkah, termasuk mengecam serangan terhadap warga sipil, menyelidiki insiden di Kouhestak, serta memasukkan serangan di Minab dan Kouhestak dalam laporan mendatang mengenai perlindungan warga sipil.

Teheran juga meminta Amerika Serikat dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan yang ditimbulkan serta diwajibkan memberikan ganti rugi secara penuh.