pubmatic.com, 157566 , DIRECT, 5d62403b186f2ace

Kereta Cepat Proyek Jakarta-Bandung Mulai Dikirim dari Tiongkok

Analis sebut tidak ada alternatif pembiayaan lain proyek ini selain utang.

Benar News
kereta
Rangkaian Electric Multiple Unit proyek Kereta Api Cepat Jakarta–Bandung yang mulai dikirim dari China pada 5 Agustus 2022. (CRRC Corporation Ltd)

JAKARTA, PROGRES.ID – Rangkaian kereta untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mulai dikirim dari Tiongkok pada Jumat (5/8/2022), kata Kementerian Perhubungan, di tengah kontroversi soal pembengkakan biaya pembangunan sebesar Rp16,8 triliun dan usulan beberapa anggota DPR untuk mengajukan hak angket.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) ditargetkan bisa menjalani uji dinamis pada November tahun ini, bersamaan dengan pertemuan pemimpin G20 di Indonesia. Uji dinamis adalah tes untuk mengetahui kelayakan kereta baik dari keamanan maupun kenyamanan.

“Rangkaian Electric Multiple Unit (EMU) atau kereta untuk proyek Kereta Api Cepat Jakarta– Bandung (KCJB) mulai dikirim dari Tiongkok ke Indonesia, pada hari ini Jumat (5/8),” kata Kementerian dalam pernyataan tertulis.

Budi mengatakan proyek kereta cepat pertama di Indonesia, yang ditargetkan beroperasi penuh Juni 2023, “merupakan wujud persahabatan Indonesia dan China.”

“Untuk itu mari kita dukung proyek KCJB ini agar dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” ujar Budi.

Kereta cepat ini mampu melaju dengan kecepatan 350 kilometer per jam dan akan melayani sebanyak 68 perjalanan setiap hari serta berhenti di lima stasiun, dengan waktu tempuh antara 34-45 menit, dibanding 2,5 jam dengan kereta biasa, kata Budi.

Biaya bengkak

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan pembengkakan biaya pada proyek ini sebesar Rp16,8 triliun sehingga total biaya diperkirakan tembus hingga US$7,9 miliar atau Rp118,5 triliun.

Proyek KCJB yang mulai digarap 2016 lalu, pada awalnya direncanakan dengan biaya sebesar Rp84,3 triliun.

Pembengkakan itu karena tambahan pembangunan stasiun integrasi kereta cepat dengan Light Rail Transit (LRT) Jabodetabek di Halim Perdanakusuma, demikian pernyataan Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), perusahaan konsorsium Indonesia dan China yang membangun proyek ini.

Selain itu karena adanya tambahan biaya investasi penggunaan jaringan telekomunikasi khusus kelancaran perjalanan, keamanan, dan kenyamanan dalam menggunakan kereta api, kata perusahaan.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Alia Karenina, mengatakan Minggu bahwa pihak China meminta Indonesia ikut menanggung pembengkakan biaya.

“Permintaan ini tidak serta-merta langsung disetujui pemerintah dan masih akan dilakukan pembahasan untuk memastikan jika memang pemerintah turut menanggung beban cost overrun, maka itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Alia dalam keterangan tertulis.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan pada Rabu bahwa sebanyak 25 persen dari pembengkakan biaya kemungkinan akan ditanggung oleh konsorsium BUMN Indonesia, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), dan konsorsium China, Beijing Yawan HSR Co Ltd.

PSBI memegang 60 persen saham KCIC sebagai pemilik proyek, sedangkan sisanya 40 persen dimiliki Beijing Yawan.

Arya mengatakan PSBI kemungkinan akan menalangi Rp4 triliun dari pembengkakan biaya dengan dana yang berasal dari penyertaan modal negara lewat PT Kereta Api Indonesia (KAI). Sedangkan, konsorsium China diperkirakan akan menambal Rp3 triliun.

Sisanya yang 75 persen akan ditutup melalui utang.

“Itu yang akan diperkirakan apakah cari dari perbankan mana, mungkin dari China, atau dari mana,” kata Arya, seperti dikutip CNBC Indonesia.

Anggota DPR usul hak angket

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menggalang usul penggunaan hak angket DPR untuk permasalahan proyek KCJB ini.

Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan aturan perundang-undangan.

Ketua fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan sejak awal proyek ini sudah dikritik publik menyangkut soal utilitas, urgensi, feasibilitas maupun anggarannya.

“Usulan penggunaan hak angket sangat penting untuk menyelidiki dan mengurai secara terang benderang masalah demi masalah yang terjadi pada proyek KCJB demi akuntabilitas pengelolaan dan penggunaan anggaran negara pada proyek ini,” ungkap Jazuli.

Menurutnya ada beberapa masalah proyek KCJB ini. Mulai dari janji pemerintah menjadikan proyek ini murni dilakukan BUMN dengan skema business to business, namun pada akhirnya harus mengeluarkan biaya melalui penyertaan modal negara dari 2020 hingga 2023 sebesar Rp15,2 trilyun.

Menurut dia, China kini bahkan meminta Indonesia menanggung pembengkakan biaya proyek konstruksi dan cost overrun.

Selain itu, menurut Jazuli, stuktur pembiayaan KCJB tidak menguntungkan Indonesia, dengan komposisi 75 persen dari nilai proyek dibiayai oleh China Development Bank dan 25 persen dibiayai dari ekuitas konsorsium.

Dari 25 persen ekuitas dari ekuitas tersebut, sebesar 60 persen berasal dari konsorsium Indonesia. Dengan demikian, kata dia pendanaan dari konsorsium Indonesia ini sekitar 15 persen dari proyek, sedangkan sisanya sebesar 85 persen dibiayai dari ekuitas dan pinjaman pihak China.

“Dominasi China dalam proyek ini, tentunya akan menjadi permasalahan tersendiri bagi kepentingan nasional Indonesia ke depan,” ujarnya.

Selain itu pembengkakan anggaran KCJB tentunya akan mempengaruhi tingkat pengembalian investasi yang akan dibebani kepada negara dan pengguna KCJB nantinya.

“Fraksi PKS akan segera berkomunikasi dengan pimpinan DPR untuk menyampaikan usul resmi serta menggalang dukungan anggota DPR lintas fraksi agar proyek KCJB ini tidak terus menerus menjadi polemik dan beban bagi negara.

Direktur Centre of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan tidak ada alternatif pembiayaan untuk proyek ini kecuali utang.

Namun Indonesia bisa mendorong keringanan utang ini dalam konteks G20, karena China sebagai salah satu anggotanya dan Indonesia adalah negara berkembang yang menanggung utang akibat kelebihan biaya.

“Proyek dilanjutkan konsekuensinya beban utang naik. Jadi yang harus dilakukan adalah pengurangan beban utang konsorsium bumn dengan pihak China Development Bank,” ujarnya kepada BenarNews.

Menurut dia pemerintah jangan terlalu mudah menerbitkan utang baru.

“Itu namanya tertimpa tangga dua kali, sudah biaya pengerjaan bengkak ditambah harus cari utang.”

 

benar logo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.