PROGRES.ID– Pada Kamis (24/8/2023), operator Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima di Jepang akan memulai proses pelepasan ribuan liter air limbah radioaktif yang telah diolah dari fasilitas yang rusak ke laut.
dilansir dari voa indonesia, PM Fumio Kishida mengumumkan pada Selasa (22/8/2023) bahwa izin telah diberikan kepada Tokyo Electric Power Company untuk melaksanakan proses ini, dengan mempertimbangkan kondisi cuaca saat itu.
Sejak gempa berkekuatan 9,0 magnitudo pada 11 Maret 2011 yang diikuti oleh tsunami dahsyat yang menerjang kawasan timur laut Jepang dan mencapai prefektur Fukushima, PLTN tersebut tidak dapat beroperasi. Akibat tsunami ini, sistem pendingin dan pasokan listrik PLTN mengalami kerusakan serius. Selain itu, tiga reaktor mengalami pelelehan yang menghasilkan pelepasan radiasi besar-besaran ke udara, yang mengakibatkan evakuasi ratusan ribu warga. Kejadian ini menjadikannya sebagai bencana nuklir terparah di dunia setelah bencana Chernobyl pada tahun 1986.
Air yang saat ini terkontaminasi digunakan sebelumnya untuk mendinginkan batang bahan bakar nuklir setelah bencana. Jepang mengklaim bahwa air ini telah diencerkan hingga di bawah ambang batas standar internasional dan akan dilepaskan secara perlahan ke laut selama beberapa dekade.
Selama kunjungan ke Jepang bulan lalu, Rafael Grossi, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional PBB, menyatakan bahwa rencana pelepasan limbah radioaktif yang sudah diolah dari Fukushima mematuhi standar keamanan global dan memiliki dampak radiologis yang diabaikan terhadap manusia dan lingkungan.
Namun, sejumlah organisasi perikanan di Jepang menentang keras rencana pelepasan ini. Mereka khawatir bahwa langkah ini akan merusak reputasi perikanan Jepang di mata negara-negara tetangga akibat potensi kontaminasi di wilayah penangkapan ikan di sekitar Fukushima.
Korea Selatan dan China juga menyuarakan keprihatinan mereka terhadap rencana pelepasan limbah radioaktif ini. China telah melarang impor makanan laut dari beberapa prefektur Jepang dan melakukan tes radiasi terhadap impor makanan laut dari lokasi lain sebagai tanggapan atas situasi ini.(koe)
