PROGRES.ID– Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Undang-undang Antideforestasi yang diberlakukan oleh Uni Eropa berpotensi menyebabkan kerugian hingga US$7 miliar atau setara dengan Rp104,7 triliun (dengan asumsi kurs Rp14.961 per dolar AS) bagi Indonesia dari sisi ekspor. Ia menyebut bahwa UU Antideforestasi ini dapat mengurangi produksi dari 7 komoditas yang meliputi sapi, kakao, sawit, kacang kedelai, kayu, hasil karet, kopi, dan produk turunannya.
“Regulasi ini akan memiliki implementing regulation yang akan diberlakukan dalam 18 bulan setelah diumumkan, yaitu pada bulan Juni 2025. Produk-produk Indonesia yang terkena dampaknya bernilai US$7 miliar,” ujar Airlangga setelah rapat di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (13/7/2023).
“Di dalam UU tersebut, mereka meminta agar barang-barang yang masuk ke Uni Eropa harus bebas deforestasi, tergantung pada hukum yang berlaku di masing-masing negara. Selain itu, harus dilakukan due diligence (pemeriksaan teliti) juga,” tambahnya.
Selanjutnya, negara-negara pengekspor juga akan diklasifikasikan berdasarkan tingkat deforestasi yang mereka lakukan, yaitu risiko tinggi, risiko standar, dan risiko rendah. Hal ini berarti akan memerlukan biaya tambahan untuk proses verifikasi tersebut.
“Jika risikonya tinggi, maka 8 persen dari barang tersebut harus diverifikasi. Risiko standar sebesar 6 persen, sementara risiko rendah sebesar 4 persen. Dalam beberapa kasus, mereka tetap memerlukan verifikasi. Tentu saja, verifikasi ini akan menimbulkan biaya. Pertanyaannya adalah, siapa yang akan menanggung biaya tersebut, dan hal ini sangat mengganggu para petani kecil,” paparnya.
Airlangga menjelaskan bahwa kebijakan ini akan berdampak pada 15-17 juta kebun di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia dan Malaysia akan melakukan misi bersama (joint mission) dan melakukan dialog dengan Uni Eropa agar kebijakan ini tidak bersifat diskriminatif.
Sebelumnya, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga juga menilai bahwa UU Antideforestasi yang diterapkan oleh Uni Eropa merupakan bentuk diskriminasi. UU tersebut dinilai merugikan petani kelapa sawit hingga kopi.
“UU antideforestasi ini jelas merupakan tindakan diskriminatif yang merugikan, dan tentunya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perdagangan internasional yang selama ini dianut,” ujar Jerry di Gedung DPR pada Selasa (6/6/2023).
Uni Eropa secara resmi menerapkan UU Antideforestasi sejak tanggal 16 Mei 2023. Dengan adanya peraturan ini, Uni Eropa akan menutup pintu bagi ekspor produk pertanian atau perkebunan yang dianggap menyebabkan deforestasi, termasuk sawit dan kopi.
Mendag Ancam Balik Uni Eropa
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan secara terbuka menolak UU tersebut dan mengancam akan melakukan tindakan balasan. Zulkifli menyebut bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah mengunjungi Uni Eropa untuk berusaha bernegosiasi mengenai kebijakan ini.
Zulkifli juga mengancam akan membalas Uni Eropa. Salah satu caranya adalah dengan tidak lagi mengirimkan sawit Indonesia dalam bentuk minyak goreng. Sebagai gantinya, minyak kelapa sawit kasar (crude palm oil) akan diolah menjadi bahan bakar nabati (biofuel).
“Tapi kita bisa melakukan perlawanan. Kita bisa mengkonversi CPO menjadi biofuel. Saat ini, produksi CPO kita mencapai 13 juta ton,” ujarnya.
Ancaman ini nantinya akan merugikan Uni Eropa. Harga-harga makanan akan menjadi lebih mahal.
“Biarkan saja harga makanan menjadi mahal, biar Uni Eropa yang bertanggung jawab atas tindakannya. Jika sawit menjadi biofuel, maka makanan manusia akan menjadi makanan mesin, itu tidak bisa dihindari,” ucapnya.
Zulkifli menegaskan bahwa Indonesia dengan tegas menolak kebijakan tersebut. Dia menyebutnya sebagai upaya Uni Eropa untuk melindungi pasarnya sendiri.(Koe)
