PROGRES.ID – Bank Sentral Israel memperkirakan biaya perang yang dijalankan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sejak 7 Oktober 2023 akan membengkak hingga sekitar 112 miliar dolar AS atau setara lebih dari Rp1.800 triliun hingga 2026.
Dalam laporan resminya, Bank of Israel menyebut angka tersebut mencakup operasi militer Israel di Jalur Gaza, Lebanon, serta konflik melawan Iran yang berlangsung pada 13–25 Juni tahun lalu bersama Amerika Serikat. Namun, perhitungan itu belum memasukkan dampak kebijakan terbaru setelah 28 Februari, yang menandai dimulainya eskalasi agresi terbaru terhadap Iran.
Secara terpisah, harian Israel Maariv melaporkan bahwa sebelum eskalasi terbaru, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) Israel sudah berada di level 68 persen. Angka ini diperkirakan dapat meningkat hingga 72 persen pada 2030.
Sejumlah pengamat menilai lonjakan utang akibat pembiayaan perang dan pembayaran kompensasi berpotensi memaksa pemerintah Israel mencari sumber pendanaan tambahan. Opsi yang muncul antara lain meningkatkan mobilisasi modal atau membebankan pajak lebih tinggi kepada warga.
Tekanan ekonomi yang semakin berat juga diakui oleh Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich. Menjelang 7 April—saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan jeda serangan selama dua pekan terhadap Iran—Smotrich memperingatkan dampak serius terhadap perekonomian.
Ia mengungkapkan bahwa penghentian hampir total aktivitas ekonomi sejak dimulainya agresi menyebabkan kerugian sekitar 3,02 miliar dolar AS setiap pekan.
Kondisi ini menambah kekhawatiran bahwa konflik berkepanjangan tidak hanya berdampak pada stabilitas kawasan, tetapi juga menggerus kekuatan ekonomi domestik Israel dalam jangka panjang.
