PROGRES.ID – Iran dilaporkan diam-diam memperkuat kemampuan militernya dengan mengakuisisi satelit pengintai buatan China yang diduga digunakan untuk memantau pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.
Laporan ini pertama kali diungkap oleh Financial Times pada Rabu (15/4/2026), berdasarkan dokumen militer Iran yang bocor. Informasi tersebut kemudian turut dikutip oleh Reuters.
Satelit yang dimaksud, bernama TEE-01B, diketahui diproduksi dan diluncurkan oleh perusahaan China, Earth Eye Co. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa Pasukan Dirgantara Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) memperoleh satelit itu pada akhir 2024, tidak lama setelah peluncurannya.
Berdasarkan analisis data orbit, citra satelit, serta koordinat yang ditemukan dalam dokumen, militer Iran disebut mengarahkan satelit tersebut untuk memantau sejumlah fasilitas strategis milik AS.
Sejumlah citra dilaporkan diambil pada Maret, bertepatan dengan periode sebelum dan sesudah serangan drone serta rudal yang diklaim menargetkan beberapa lokasi militer.
Salah satu lokasi yang dipantau intensif adalah Pangkalan Udara Prince Sultan di Arab Saudi, yang terekam dalam citra satelit pada 13 hingga 15 Maret.
Selain itu, satelit TEE-01B juga disebut memantau Pangkalan Udara Muwaffaq Salti di Yordania, area sekitar markas Armada Kelima AS di Manama, Bahrain, serta Bandara Erbil di Irak.
Laporan tersebut juga mengungkap bahwa kesepakatan ini mencakup akses Iran ke stasiun bumi komersial milik Emposat, perusahaan berbasis di Beijing yang menyediakan layanan pengelolaan data dan kontrol satelit.
Dengan jaringan operasional yang luas hingga ke Asia dan Amerika Latin, Emposat disebut memudahkan Iran dalam mengakses dan mengelola data intelijen dari satelit tersebut.
Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pihak White House, CIA, maupun Pentagon terkait laporan tersebut. Pemerintah China serta perusahaan yang disebutkan juga belum memberikan pernyataan.
Sementara itu, Reuters menyatakan belum dapat memverifikasi secara independen klaim yang disampaikan dalam laporan Financial Times tersebut.
