PROGRES.ID, TEHERAN — Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, mengecam langkah Australia yang dinilai dapat membatasi kebebasan dokter dan tenaga medis yang mengkritik tindakan Israel di Gaza dan Lebanon.
Melalui unggahan di platform X, Gharibabadi menegaskan bahwa membela warga sipil Palestina dan Lebanon yang menjadi korban konflik berbeda dengan ujaran kebencian. Menurutnya, kritik terhadap tindakan militer Israel tidak seharusnya disamakan dengan antisemitisme.
Ia mengatakan penerapan sanksi profesional, termasuk larangan atau pembatasan terhadap dokter yang menyuarakan kritik terhadap apa yang disebutnya sebagai kejahatan rezim Zionis, merupakan bentuk serangan terhadap kebebasan berekspresi dan integritas profesi medis.
“Ujaran kebencian adalah satu hal, sementara membela anak-anak yang terbunuh dan rumah sakit yang dibombardir adalah hal yang berbeda,” tulis Gharibabadi.
Pernyataan tersebut muncul setelah Australian Health Practitioner Regulation Agency (Ahpra) pada Rabu mengumumkan adopsi definisi kerja antisemitisme dari International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) dalam aktivitas regulasinya.
Kepala Eksekutif Ahpra, Justin Untersteiner, mengatakan lembaganya berkomitmen bekerja sama dengan Utusan Khusus untuk Antisemitisme serta berbagai mitra guna menghapus pernyataan yang dianggap anti-Israel dari sistem layanan kesehatan Australia.
IHRA mendefinisikan antisemitisme sebagai “persepsi tertentu terhadap orang Yahudi yang dapat diekspresikan dalam bentuk kebencian terhadap orang Yahudi”.
Langkah Ahpra mendapat kritik dari Australia Palestine Advocacy Network (APAN). Organisasi tersebut memperingatkan bahwa kebijakan itu berpotensi membungkam tenaga kesehatan yang ingin menyampaikan kritik terhadap rekam jejak hak asasi manusia Israel.
APAN menyebut sejumlah pekerja kesehatan telah mengungkapkan kekhawatiran akan konsekuensi profesional jika mereka menyuarakan pandangan terkait Gaza dan Palestina, terutama sejak perang di Gaza pecah pada Oktober 2023.
Menurut organisasi tersebut, tenaga medis Palestina menghadapi dampak langsung berupa rusaknya sistem kesehatan Gaza dan tewasnya sejumlah petugas kesehatan selama konflik berlangsung. Di saat yang sama, pendukung hak-hak Palestina di Australia disebut menghadapi tekanan yang semakin besar.
Sejumlah kelompok hak asasi manusia dan organisasi kesehatan internasional sebelumnya juga mendokumentasikan kerusakan infrastruktur medis di Gaza, termasuk serangan udara terhadap fasilitas kesehatan, pembatasan pasokan medis, serta hambatan bagi pasien yang membutuhkan perawatan di luar wilayah tersebut.
Pejabat kesehatan berulang kali memperingatkan bahwa tanpa tindakan segera, rumah sakit di Gaza berisiko mengalami kolaps total, yang dapat membuat jutaan warga sipil kehilangan akses terhadap layanan kesehatan penting.
Otoritas kesehatan di Gaza melaporkan lebih dari 73.000 warga Palestina tewas sejak perang dimulai. Konflik tersebut juga menyebabkan ribuan tenaga kesehatan, termasuk dokter dan perawat, kehilangan nyawa.
