PROGRES.ID – Pemerintah Iran melalui juru bicara Markas Komando Pusat Khatam al-Anbiya menegaskan komitmennya untuk mempertahankan kedaulatan negara, termasuk pengawasan ketat terhadap jalur strategis Selat Hormuz.
Dalam pernyataan resmi, Angkatan Bersenjata Iran menyebut bahwa menjaga hak-hak hukum negara merupakan kewajiban yang sah dan tidak dapat ditawar. Hal ini termasuk memastikan kendali penuh atas perairan teritorial sebagai bagian dari kedaulatan nasional.
Iran juga menegaskan bahwa keamanan di wilayah perairannya akan dijaga secara tegas. Kapal yang dianggap sebagai milik musuh tidak akan diizinkan melintas di Selat Hormuz. Sementara itu, kapal lain masih diperbolehkan melintas selama mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh otoritas militer Iran.
Lebih lanjut, Teheran mengisyaratkan langkah jangka panjang dengan menyebutkan akan membangun mekanisme permanen untuk mengendalikan Selat Hormuz. Kebijakan ini dikaitkan dengan ancaman yang dinilai terus berlanjut terhadap keamanan nasional Iran, bahkan setelah konflik berakhir.
Dalam pernyataan yang sama, Iran juga melontarkan kritik keras terhadap Amerika Serikat. Pembatasan terhadap pergerakan kapal di perairan internasional yang dilakukan Washington disebut sebagai tindakan ilegal, bahkan dikategorikan sebagai bentuk “pembajakan maritim”.
Iran turut menegaskan prinsip keamanan kawasan di Teluk Persia dan Laut Oman. Menurut mereka, stabilitas pelabuhan di kedua wilayah tersebut harus bersifat kolektif.
“Keamanan pelabuhan di Teluk Persia dan Laut Oman berlaku untuk semua pihak, atau tidak untuk siapa pun,” demikian pernyataan tersebut.
Teheran juga memberikan peringatan keras bahwa jika pelabuhan-pelabuhan Iran di kawasan tersebut mengalami ancaman, maka dampaknya akan meluas. Tidak ada pelabuhan lain di Teluk Persia maupun Laut Oman yang akan aman jika situasi tersebut terjadi.
Pernyataan ini mempertegas meningkatnya ketegangan di jalur energi global paling vital, di mana Selat Hormuz menjadi titik kunci bagi lalu lintas minyak dunia.
