PROGRES.ID – Pemerintah Iran mengungkap sejumlah poin penting dalam nota kesepahaman (MoU) yang akan ditandatangani dengan Amerika Serikat pada Jumat mendatang. Kesepakatan tersebut disebut membuka jalan bagi pencabutan sanksi, pembebasan aset Iran yang selama ini dibekukan, hingga pemulihan ekspor minyak yang menjadi tulang punggung ekonomi negara tersebut.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menegaskan bahwa aspek ekonomi menjadi salah satu fokus utama dalam kesepakatan tersebut. Menurutnya, pembebasan aset-aset Iran yang dibekukan di luar negeri serta kompensasi atas kerugian akibat perang merupakan prioritas yang telah mendapat komitmen dari pihak Amerika Serikat.
“Iran memandang akses terhadap aset-asetnya sebagai hak hukum yang sah dan akan terus menuntut kompensasi atas perang yang dianggap tidak sah tersebut,” ujar Baghaei.
Salah satu poin paling signifikan dalam nota kesepahaman itu adalah komitmen Amerika Serikat untuk mencabut seluruh sanksi primer dan sekunder yang selama ini membatasi aktivitas ekonomi Iran. Selain itu, berbagai resolusi terkait Iran di tingkat internasional, termasuk yang berkaitan dengan Dewan Keamanan PBB dan Badan Energi Atom Internasional (IAEA), disebut akan menjadi bagian dari pembahasan lanjutan.
Baghaei menjelaskan bahwa rincian teknis mengenai isu nuklir dan ekonomi akan dirampungkan dalam waktu 60 hari setelah penandatanganan kesepakatan final.
Tak hanya itu, Iran menyatakan bahwa seluruh pembatasan terhadap penjualan minyak mentah, produk turunan minyak, dan petrokimia Iran akan dicabut segera setelah nota kesepahaman ditandatangani. Jika terealisasi, langkah tersebut berpotensi mengembalikan Iran sebagai salah satu pemain utama di pasar energi global.
Selat Hormuz Jadi Sorotan
Selain isu ekonomi dan nuklir, nota kesepahaman juga menyoroti keamanan kawasan, khususnya Selat Hormuz yang menjadi jalur penting perdagangan energi dunia.
Menurut Baghaei, Iran akan bekerja sama dengan Kesultanan Oman untuk menjamin keamanan dan kelancaran pelayaran di selat strategis tersebut. Langkah-langkah pengawasan dan pengamanan akan dilakukan sesuai hukum internasional dengan tetap menjaga kedaulatan nasional Iran.
Menariknya, Iran juga mengisyaratkan akan berperan lebih besar dalam pengelolaan layanan maritim di kawasan tersebut. Bersama Oman, Teheran berencana mengembangkan sistem biaya layanan navigasi, perlindungan lingkungan, dan asuransi kapal yang melintas di Selat Hormuz.
Dukungan untuk Lebanon
Dalam keterangannya, Baghaei juga menekankan pentingnya stabilitas Lebanon bagi kebijakan luar negeri Iran. Ia menyebut keamanan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah Lebanon sebagai isu yang memiliki nilai strategis tinggi bagi Teheran.
Menurutnya, penyebutan Lebanon secara berulang dalam nota kesepahaman menunjukkan adanya perhatian khusus terhadap masa depan negara tersebut. Hal itu sekaligus mencerminkan dukungan Iran terhadap upaya menjaga kemerdekaan dan integritas wilayah Lebanon di tengah berbagai tantangan regional.
Isu Nuklir Masih Akan Dirundingkan
Meski banyak aspek ekonomi telah diuraikan, Iran menegaskan bahwa nota kesepahaman belum memuat rincian teknis mengenai program nuklir negara itu.
Sebagai gantinya, kedua pihak sepakat untuk menggelar perundingan bilateral selama 60 hari setelah penandatanganan guna membahas isu nuklir dan mekanisme pencabutan sanksi secara lebih mendalam.
Baghaei mengatakan posisi Iran terkait pengayaan uranium dan stok uranium yang diperkaya tetap berlandaskan kewajibannya sebagai anggota Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT). Namun, ia mengakui bahwa arah akhir negosiasi masih akan ditentukan dalam dua bulan mendatang.
Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, kesepakatan ini berpotensi menjadi salah satu terobosan diplomatik terbesar dalam hubungan Iran dan Amerika Serikat dalam beberapa dekade terakhir. Selain membuka peluang pemulihan ekonomi Iran, kesepakatan tersebut juga dapat membawa dampak signifikan terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah dan pasar energi global.
