PROGRES.ID – Seorang mantan pejabat pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerukan perubahan besar dalam kebijakan Washington terhadap Israel. Menurutnya, pengurangan bantuan militer dan intelijen kepada Tel Aviv dapat menjadi langkah penting untuk menjaga keberlangsungan kesepakatan yang tengah dibangun antara Amerika Serikat dan Iran.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Joe Kent, mantan pejabat yang meninggalkan pemerintahan Trump setelah berselisih terkait dukungannya terhadap operasi militer gabungan AS dan Israel terhadap Iran.
Dalam unggahannya di platform X pada Senin, Kent menyambut baik peluang tercapainya nota kesepahaman antara Washington dan Teheran yang nantinya dapat berkembang menjadi perjanjian yang lebih luas.
Menurut Kent, peluang keberhasilan dan daya tahan kesepakatan tersebut akan lebih besar apabila Amerika Serikat meninjau ulang bentuk dukungan militer maupun intelijen yang selama ini diberikan kepada Israel.
Ia menilai sejumlah pejabat Israel secara konsisten menunjukkan penolakan terhadap berbagai upaya penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Karena itu, Washington perlu menghilangkan faktor-faktor yang berpotensi menyeret Amerika kembali ke dalam konflik atas dasar kepentingan Israel.
“Amerika Serikat harus menghapus faktor yang dapat mendorong negara ini kembali melakukan agresi sesuai dengan syarat yang diinginkan Israel,” tulis Kent.
Pernyataan itu muncul sehari setelah Kementerian Luar Negeri Iran mengumumkan bahwa nota kesepahaman antara Teheran dan Washington telah dirampungkan. Dokumen tersebut dijadwalkan ditandatangani secara resmi di Swiss pada Jumat mendatang.
Sebelumnya, pada 7 April, Presiden Trump mengumumkan gencatan senjata dalam konflik yang dimulai sejak 28 Februari. Pengumuman itu datang setelah Iran melancarkan serangkaian serangan balasan yang diklaim efektif terhadap target-target lawan.
Keputusan tersebut juga terjadi setelah Teheran mengumumkan penutupan Selat Hormuz bagi negara-negara yang dianggap terlibat dalam serangan terhadap Republik Islam tersebut, sebuah langkah yang sempat mengguncang pasar energi global.
Meski demikian, menurut laporan yang beredar, Israel masih dituding melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata di Lebanon. Iran sebelumnya menegaskan bahwa penghentian operasi militer seharusnya mencakup seluruh medan konflik tanpa pengecualian.
Selain menyerukan evaluasi hubungan dengan Israel, Kent juga mendorong pemerintah AS untuk mengurangi keberadaan pasukan militernya di kawasan Teluk Persia.
Ia berpendapat bahwa sejumlah pangkalan militer Amerika di negara-negara pesisir Teluk berada dalam jangkauan serangan Iran dan dapat menjadi sumber risiko keamanan bagi Washington.
“Kita juga perlu secara bertahap memindahkan pasukan dari pangkalan-pangkalan di kawasan Teluk yang berada dalam jangkauan Iran,” tulisnya.
Selama konflik berlangsung, Iran diketahui melancarkan serangan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di kawasan yang dianggap mendukung operasi militer terhadap Teheran. Serangan tersebut menjadi bagian dari respons Iran terhadap kampanye militer yang menargetkan wilayahnya sejak akhir Februari lalu.
Perdebatan mengenai masa depan hubungan Amerika Serikat dengan Israel dan Iran diperkirakan akan semakin menguat menjelang penandatanganan nota kesepahaman yang disebut-sebut dapat menjadi landasan bagi pembentukan tatanan keamanan baru di Timur Tengah.
