PROGRES.ID, WARSAWA – Presiden Polandia Karol Nawrocki membatalkan perjalanan kenegaraannya ke Senegal dan kembali ke Warsawa setelah ketegangan politik di dalam negeri meningkat. Krisis dipicu perselisihan mengenai kepemimpinan Mahkamah Konstitusi Polandia atau Constitutional Tribunal yang berujung pada pengerahan polisi dan aksi demonstrasi.

Nawrocki memutuskan kembali ke Polandia ketika pesawat kepresidenan sedang dalam perjalanan menuju Senegal pada Jumat (30/10/2026). Ia menyatakan keberadaannya di dalam negeri diperlukan untuk menghadapi situasi yang sedang berkembang.

“Dalam situasi seperti ini, Presiden harus berada di Polandia. Saya menghentikan penerbangan ke Senegal dan kembali,” tulis Nawrocki melalui akun media sosial X.

Keputusan tersebut diambil setelah muncul pengumuman mengenai penangguhan Presiden Constitutional Tribunal Bogdan Święczkowski dan wakilnya, Bartłomiej Sochański. Langkah itu memicu perselisihan terbuka antara kubu pemerintah dan oposisi mengenai siapa yang berhak mengendalikan lembaga peradilan tertinggi tersebut.

Penangguhan pimpinan Mahkamah Konstitusi picu keributan

Ketegangan meningkat setelah muncul keputusan yang diumumkan melalui situs resmi Constitutional Tribunal pada Jumat. Pengumuman tersebut menyatakan Święczkowski dan Sochański untuk sementara tidak menjalankan tugasnya.

Hakim Anna Korwin-Piotrowska disebut sebagai pihak yang mengeluarkan keputusan tersebut. Namun, langkah itu langsung mendapat penolakan dari kelompok yang mendukung kepemimpinan lama pengadilan.

Akun resmi Constitutional Tribunal di media sosial kemudian menyatakan keputusan tersebut tidak sah. Bahkan, lembaga itu menggunakan istilah kudeta untuk menggambarkan upaya penangguhan pimpinan pengadilan.

Perselisihan tersebut kemudian menarik perhatian publik dan memicu demonstrasi di sekitar gedung pengadilan di Warsawa.

Polisi dikerahkan untuk mengamankan kawasan tersebut setelah menerima laporan mengenai potensi ancaman terhadap hakim dan pegawai pengadilan serta risiko gangguan keamanan.

Kepolisian menyatakan tiga orang ditahan setelah sejumlah demonstran diduga memanjat pagar kompleks pengadilan. Beberapa orang juga dilaporkan melemparkan benda ke arah petugas.

Donald Tusk membela langkah pemerintah

Perdana Menteri Donald Tusk membela langkah yang dilakukan pemerintahannya. Ia menyebut pemulihan supremasi hukum sebagai kewajiban negara setelah bertahun-tahun muncul persoalan mengenai independensi lembaga peradilan.

“Memulihkan supremasi hukum merupakan kewajiban kita. Setelah bertahun-tahun terjadi pelanggaran hukum di bawah pemerintahan PiS, proses ini sulit, terkadang menyakitkan, dan membutuhkan tindakan tegas,” tulis Tusk melalui X.

Pemerintahan Tusk yang berhaluan pro-Eropa berkuasa sejak 2023 dengan janji memperbaiki sistem peradilan Polandia. Pemerintah menilai sejumlah perubahan yang dilakukan pemerintahan sebelumnya telah mengganggu independensi lembaga kehakiman.

Namun, proses reformasi tersebut menghadapi perlawanan dari Partai Hukum dan Keadilan atau Law and Justice (PiS), yang kini menjadi kekuatan oposisi utama.

Tusk menilai Święczkowski menghalangi sejumlah hakim yang dipilih oleh mayoritas parlemen saat ini untuk menjalankan tugasnya di Constitutional Tribunal.

Di sisi lain, kubu PiS menilai tindakan pemerintah justru merupakan upaya mengambil alih lembaga negara melalui cara yang bertentangan dengan konstitusi.

Oposisi sebut pemerintah melakukan kudeta

Pemimpin PiS Jarosław Kaczyński termasuk tokoh yang mengecam tindakan pemerintah. Ia menuduh pemerintahan Tusk berupaya merebut kendali Constitutional Tribunal.

Kaczyński bahkan menyebut peristiwa tersebut sebagai kudeta terhadap Mahkamah Konstitusi dan meminta Presiden Nawrocki turun tangan.

Mantan Menteri Kehakiman Zbigniew Ziobro juga mengecam penangguhan pimpinan pengadilan. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai serangan terhadap tatanan konstitusional Polandia.

Kubu oposisi menilai pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menyingkirkan pimpinan pengadilan melalui mekanisme yang dipersoalkan tersebut.

Sementara itu, pemerintah berpendapat langkah tersebut diperlukan untuk mengatasi kebuntuan kelembagaan yang telah berlangsung lama.

Dengan demikian, istilah kudeta dalam polemik ini merupakan tuduhan politik dan hukum yang dilontarkan pihak-pihak yang berselisih, bukan kesimpulan resmi bahwa telah terjadi pengambilalihan kekuasaan negara.

Perselisihan berawal dari perebutan pengaruh di lembaga peradilan

Konflik di Constitutional Tribunal tidak muncul secara tiba-tiba. Perselisihan mengenai independensi lembaga peradilan telah berlangsung sejak pemerintahan PiS berkuasa pada 2015 hingga 2023.

Pada periode tersebut, pemerintah PiS melakukan sejumlah perubahan terhadap sistem peradilan Polandia. Kebijakan itu mendapat kritik dari oposisi dan Uni Eropa karena dinilai meningkatkan pengaruh politik terhadap lembaga kehakiman.

Uni Eropa bahkan menjatuhkan sanksi finansial kepada Polandia terkait persoalan supremasi hukum dan independensi peradilan.

Setelah Donald Tusk kembali berkuasa pada akhir 2023, pemerintahannya berupaya mengubah kembali sistem tersebut. Namun, prosesnya tidak berjalan mulus karena menghadapi perlawanan dari Presiden Nawrocki dan kelompok konservatif yang memiliki pengaruh di sejumlah lembaga negara.

Nawrocki, yang memiliki kedekatan politik dengan PiS, sebelumnya menolak mengambil sumpah tiga dari enam hakim yang dipilih parlemen pada tahun ini.

Di sisi lain, Święczkowski juga dituding menghalangi hakim-hakim yang dipilih oleh mayoritas parlemen untuk menjalankan tugasnya.

Perselisihan mengenai keabsahan pengangkatan hakim inilah yang kemudian berkembang menjadi krisis kepemimpinan di Constitutional Tribunal.

Menteri Kehakiman ajukan pencabutan imunitas hakim

Di tengah konflik tersebut, Menteri Kehakiman sekaligus Jaksa Agung Polandia Waldemar Żurek dilaporkan telah mengajukan permohonan pencabutan imunitas Święczkowski dan wakilnya.

Żurek menyebut terdapat sejumlah perkara pidana serius yang berkaitan dengan kedua pejabat tersebut.

Ia mengajukan lima permohonan, empat di antaranya berkaitan dengan Święczkowski dan satu lainnya menyangkut Sochański.

Langkah itu semakin memperuncing perselisihan antara pemerintah dan kelompok yang mendukung pimpinan lama Constitutional Tribunal.

Namun, hingga Jumat malam, belum terdapat penyelesaian yang diterima oleh kedua kubu mengenai legalitas penangguhan tersebut.

Presiden Polandia kembali ke Warsawa

Kembalinya Nawrocki dari perjalanan menuju Senegal menunjukkan keseriusan situasi politik yang sedang berlangsung di Polandia.

Presiden dijadwalkan melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat tinggi negara setelah tiba di Warsawa. Sementara itu, demonstrasi dan pengamanan di sekitar gedung Constitutional Tribunal menjadi perhatian aparat keamanan.

Krisis tersebut kini berkembang menjadi pertarungan mengenai kewenangan lembaga negara, independensi peradilan, dan batas kekuasaan pemerintah.

Belum ada kepastian mengenai langkah hukum berikutnya untuk menyelesaikan perselisihan kepemimpinan di Constitutional Tribunal. Namun, konflik antara pemerintahan Tusk dan kubu Nawrocki diperkirakan masih akan menjadi persoalan politik utama Polandia dalam waktu dekat.